For JET SP/SB mempunyai tujuan utama yaitu mendorong pembentukan komite tripartit nasional dalam merumuskan kebijakan yang adil dan berkelanjutan tentang isu perubahan iklim dan transisi energi.
Baca juga: Menaker Pastikan Pemerintah Dukung Forum Komunikasi Gabungan Konfederasi FOR JET SP/SB,
KSBSI.ORG, Bogor - Forum Komunikasi Gabungan Konfederasi Serikat Pekerja Serikat Buruh (SP/SB) untuk Perubahan Iklim dan Transisi Yang Adil atau disebut FOR-JET SP/SB menggelar Workshop Perumusan Rencana Aksi FOR JET SP/SB 2025-2026 di Sentul, Bogor pada 14-15 April 2025.
Presiden KSBSI, Elly Rosita Silaban dalam sambutannya mengatakan bahwa agenda ini dalam rangka menyusun rencana program kerja For JET SP/SB 2025-2026 pasca dideklarasikan pada akhir tahun lalu.
"Bagaimana forum ini dapat meningkatkan kapasitas kita tentang sosial dialog, konsolidasi serta merancang sebuah pertemuan tingkat tinggi konfederasi yang melibatkan pemangku kepentingan lainnya baik regiaonal maupun global. kata Elly Rosita Silaban.
For JET SP/SB mempunyai tujuan utama yaitu mendorong pembentukan komite tripartit nasional dalam merumuskan kebijakan yang adil dan berkelanjutan tentang isu perubahan iklim dan transisi energi.
"Perubahan iklim dan transisi energi ini adalah isu global yang mempengaruhi kehidupan kita dan keluarga. Untuk itulah kita menyoroti pentingnya pemerintah menyediakan anggaran khusus untuk meningkatkan kapasitas pekerja yang berpotensi terdampak agar siap menghadapi perubahan iklim dan transisi energi dimasa depan." jelas Elly.
Elly Rosita Silaban berharap besar kepada para peserta worksop agar dapat memberikan sumbangsih pikiran, mengambil peran dan berkontribusi dalam menyikapi isu ini.
"Karena masih banyak anggota dan pekerja yang belum memahami dampak dari transisi dan perubahan iklim yang akan berdampak terhadap kehidupan dan pekerjaan mereka. Untuk itu dalam agenda ini, kita smeua berharap dapat memberikan kontribusi dalam mencari jalan keluar agar kita tidak tertinggal, dan ketika ada situasi yang akan kita hadapi di masa depan, bahwa kita pastikan kita ada disana menjadi salah satu pihak yang berkontribusi. harap Elly.
Sementara itu, Abdul Hakim Program Officer ILO mewakili Direktur ILO Indonesia dan Timur Leste mengatakan bahwa ini merupakan sebuah kebangkitan dari serikat pekerja/buruh yang selama ini dicap sebagai serikat yang hanya memperjuangkan isu normatif saja.
"Mau tidak mau serikat juga harus berani berbicara tentang isu pasar tenaga kerja dimana perang tarif sedang bergejolak. Tidak cuma ancaman PHK dan perlindungan sosial, namun juga dapat merespon tentang keberlangsungan usaha dan pekerjaan dimasa depan sehingga ekonomi dapat berjalan.
Pemerintah dalam hal ini perwakilan dari Kemnaker dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa, transisi energi jika tidak dilakukan dengan transisi yang adil dapat menimbulkan resiko besar seperti PHK masal, perubahan jenis pekerjaan serta ketimpangan sosial yang baru, oleh karena itu kehadiran For JET SP/SB menjadi penting sebagai mitra strategis dalam mengawal kebijakan dan memastikan perlindungan sosial serta memperjuangkan keadilan bagi seluruh pekerja yang akan terdampak.
Hadir sebagai peserta dalam workshop FOR JET SP/SB yang merupakan representatif buruh Indonesia untuk isu Just Transition yang dideklarasi pada 12 Desember 2024 yang lalu oleh 6 Konfederasi diantaranya, perwakilan dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea atau KSPSI CAITU, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat atau KSPSI Pembaharuan, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Yorris Raweyai, Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia atau disingkat (K-SARBUMUSI), Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Pimpinan Bambang Wirahyoso. Narasumber, Rekson Silaban selaku MPO KSBSI yang menjelaskan tentang kertas posisi dan rasionalisasi enam tuntutan For JET SP/SB.
Dalam workshop ini juga mendiskusikan dan memperdalam terkait 6 tuntutan SP/SB yang dintaranya tentang, tuntutan pada level kebijakan nasional, dialog sosial dan lembaga tripartit nasional, pegembangan pelatihan keterampilan, integrasi perlindungan sosial, kebijakan terpadu energi dan kehutanan, serta pengembangan kapsitas serikat buruh. (RED/Handi)
