Presiden KSBSI Hadiri L20 Summit 2025 di Afrika Selatan, Bicara Kebijakan Industri Hijau dan Transisi yang Adil

Presiden KSBSI Hadiri L20 Summit 2025 di Afrika Selatan, Bicara Kebijakan Industri Hijau dan Transisi yang Adil

Presiden KSBSI, Elly Rosita Silaban hadiri Labour 20 (L20) Summit 2025 yang digelar di Fancour Hotel and Conference Centre, George, Afrika Selatan pada, 27-28 Juli 2025.

Pada kesempatan tersebut, Presiden KSBSI, Elly Risita Silaban berkesempatan menjadi narasumber pada sesi diskusi panel pertama, Presiden KSBSI bicara tentang “Kebijakan Industri Hijau dan Transisi yang Adil”.

Baca juga:  Airlangga Hartarto Apresiasi Suksesnya Gelaran L20 Summit 2022,

KSBSI.ORG, AFRIKA SELATAN - Presiden KSBSI, Elly Rosita Silaban hadiri Labour 20 (L20) Summit 2025 yang digelar di Fancour Hotel and Conference Centre, George, Afrika Selatan pada, 27-28 Juli 2025.

L20 Summit 2025 ini mengambil tema "Membina Solidaritas, Kesetaraan, dan Keberlanjutan Melalui Kontrak Sosial Baru". 

"Pertemuan Buruh 20 (L20) dan Kementerian ini dihadiri oleh 97 orang perwakilan Serikat Buruh yang ada di negara G20 yang beraffiliasi ke ITUC dan lebih dari 100 perwakilan pemerintah G20." kata Elly Rosita Silaban saat dihubungi melalui panggilan telepon, Senin (28/07/2025) waktu setempat.

Acara dibuka oleh Perwakilan pemerintah, walikota George, perwakilan L20 Africa Selatan (Cosatu), Perwakilan Business 20, perwakilan pemerintah Federal Brazil, perwakilan pemerintah US dan Menaker Afrika Selatan. 

"Setelah coffee break dilanjut dengan kata sambutan dari Sekjen ITUC, Luc Triangle, selanjutnya oleh perwakilan serikat pekerja/ serikat buruh Afrika Selatan." jelas Elly.

Prioritas Statement atau pernyataan L20 kepada Menteri Ketenagakerjaan G20 2025 adalah sebagai berikut:

1.Mendukung pekerjaan layak, mengatasi ketimpangan, dan penurunan pangsa pendapatan tenaga kerja

2.Digitalisasi dan masa depan pekerjaan yang inklusif

3.Transisi yang Adil

4.Kesetaraan gender dan inklusi pemuda untuk dunia kerja yang inklusif.


Pada kesempatan tersebut, Presiden KSBSI, Elly Risita Silaban berkesempatan menjadi narasumber pada sesi diskusi panel pertama, Presiden KSBSI bicara tentang “Kebijakan Industri Hijau dan Transisi yang Adil”.

Kebijakan Indonesia yang melarang ekspor mineral mentah, terutama nikel dan bauksit, menghadirkan kekuatan sekaligus tantangan dalam konteks ketenagakerjaan.

Di sisi positif, kebijakan ini telah mendorong industrialisasi hilir domestik, sejalan dengan amanat konstitusi untuk memanfaatkan sumber daya alam bagi kepentingan publik. Menjadi produsen bahan olahan, seperti baterai EV/electric vihaikel memposisikan Indonesia secara strategis dalam rantai pasokan global dan mendukung pengembangan industri hijau. 

"Kebijakan ini juga telah mendorong investasi, seperti yang terlihat dalam pengembangan smelter di kedua wilayah tersebut (seperti Morowali dan Teluk Weda), dengan potensi penciptaan lapangan kerja." ungkap Elly.

Namun, tantangan tetap ada. Penyerapan tenaga kerja lokal rendah, dengan banyak pekerjaan diberikan kepada pekerja non-lokal atau asing. Transparansi data ketenagakerjaan masih kurang, dan masyarakat lokal seringkali tidak merasakan manfaat secara langsung. 

Kondisi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) juga membutuhkan perbaikan yang mendesak, namun upaya tersebut sebagian besar dipimpin oleh pengusaha, dengan partisipasi pekerja yang terbatas karena lemahnya representasi serikat pekerja.

Lebih lanjut, Elly Rosita SIlaban mengatakan bahwa masyarakat sekitar hanya merasakan manfaat yang minimal. Infrastruktur seperti jalan, sekolah, dan layanan kesehatan masih terbelakang. Penggunaan pembangkit listrik tenaga batu bara untuk smelter juga bertentangan dengan tujuan iklim.

Untuk memastikan kemajuan yang berkelanjutan dan berkeadilan, Indonesia harus mengadopsi pendekatan Transisi yang Adil—memusatkan perhatian pada pekerja, menegakkan hak-hak buruh, mendorong penggunaan energi terbarukan, memungkinkan dialog sosial yang inklusif, dan memastikan manfaat industrialisasi menjangkau penduduk lokal.


Presiden KSBSI juga membagikan catatan tambahannya dintaranya,  

  1. Transisi energi telah menciptakan 4 juta lapangan kerja pada tahun 2024, dengan target 15,3 juta lapangan kerja baru pada tahun 2045.
  2. Jumlah pemuda dalam kategori NEET (Not in Education and Employment or Training) atau tidak dalam pendidikan, pekerjaan atau pelatihan, mencapai 22,25% pada tahun 2023.
  3. Tanpa intervensi, angka pengangguran akan meningkat pada dekade berikutnya.
  4. Peningkatan pekerjaan tidak tetap dan pekerja kontrak di industri baru.
  5. Transisi seringkali didorong oleh elit.
  6. Kurangnya koneksi antara industri hijau dan sistem pendidikan atau kejuruan.
  7. Diperlukan pendekatan sistemik untuk menghubungkan minat para pekerja muda agar sesuai dengan persyaratan industri hijau. (RED/handi)

Komentar