Dalam catatannya, kolaborasi Media KSPI dan Media KSBSI menguraikan bahwa meskipun kegiatan kampanye perdana di CFD Thamrin berjalan lancar, namun ternyata menyisakan catatan khusus, yakni masih minimnya literasi seputar isu transisi yang adil.
Baca juga: KSBSI Terima Kunjungan Sekjen ITUC Internaional Luc Triangle Didampingi Sekjen ITUC AP Shoya Yoshida ,
JAKARTA, KSBSI.ORG - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menggelar kegiatan Peningkatan Kapasitas Media Sosial dan Pelatihan Internal atau Social Media Capacity Building & In-House Training. Program ini digelar untuk masing-masing unit kerja media dan dapur redaksi KSPI dan Media KSBSI untuk memperkuat strategi komunikasi digital dalam gerakan buruh di Indonesia.
Sebagai sesama afiliasi dari International Trade Union Confederation (Konfederasi Serikat Buruh Internasional) KSPI dan KSBSI dalam program ini, sama sama mengusung dua tema kampanye strategis yakni 'Just Transition (Transisi yang adil atau Transisi Berkeadilan)' dan 'Kebebasan Berserikat' yang dikampanyekan di area Car Free Day (CFD) Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.
Dukungan Publik
Jika Media KSPI berada di area CFD Bundaran HI, maka Media KSBSI memilih berkampanye di area seberang Gedung Sarinah-Bawaslu, Thamrin.
Dalam kampanyenya, Media KSBSI menilai secara umum banyak masyarakat yang belum mengetahui program just transition, isu ketenagakerjaan yang muncul akibat terjadinya perubahan industri.
Just Transition adalah konsep untuk memastikan peralihan ke ekonomi hijau dapat berjalan secara adil, inklusif, dan tidak ada yang tertinggal, dengan melindungi mata pencaharian pekerja, komunitas, dan kelompok rentan yang terdampak perubahan kebijakan lingkungan atau energi, sekaligus menciptakan peluang baru yang setara.
"Konsep 'No One Left Behind' atau 'tidak ada yang tertinggal' menjadi jargon kuat perlindungan bagi pekerja yang terdampak perubahan kebijakan industri, terutama di sektor pertambangan dan energi.
Namun sayangnya, beberapa warga yang ditanya soal peralihan industri akibat adanya perubahan kebijakan energi tersebut, tidak mengetahui kalau ada program transisi berkeadilan. Mereka justru bertanya balik apa dampak bagi warga yang notabene tidak bekerja disektor terdampak tersebut.
Salah satunya adalah Rohman (67), saat ditemui Media KSBSI di lokasi CFD, ia mengaku baru mengetahui ada program just transition yang diusung Serikat pekerja/buruh. Rohman mengira, jika Serikat pekerja/buruh hanya mengurusi kenaikan upah dan demonstrasi tuntutan.
"Saya kira hanya mengurusi [upah dan demo] itu saja. Ternyata ada program lain ya," ucapnya. Ia cukup heran jika program ini tidak banyak diketahui publik. Untuk itu, ia setuju jika program transisi yang adil dan kebebasan berserikat terus disuarakan.
Rohman tau, jika ada perubahan terhadap kebijakan di sebuah industri, biasanya selalu dibarengi dengan PHK. Ia mencontohkan saat terjadi peralihan pembayaran tol dari tunai ke pembayaran kartu digital, maka banyak karyawan yang bertugas digerbang tol, di PHK karena tidak dibutuhkan lagi.
"Salah satunya keponakan saya, kena PHK massal," kata Rohman. Puluhan tahun bekerja, hilang dalam satu hari karena terjadi pergeseran industri. Namun begitu, Ia mengaku tidak tau banyak industri mana saja yang terdampak dari terjadinya perubahan industri.
Untuk itu Rohman mendukung kampanye yang dilakukan Media KSBSI karena dapat membantu pekerja mempersiapkan diri menghadapi perubahan yang terjadi.
"Itu pentingnya jadi anggota serikat [pekerja/buruh] yaa, jadi tau kalau ada perubahan," imbuh Rohman.
Hal senada juga disampaikan salah satu anggota Satpol PP yang ditemui di lokasi CFD. Meski enggan disebutkan namanya, namun sebagai Satpol PP, ia mendukung pekerja untuk berserikat karena manfaatnya yang besar, terutama soal ilmu hukum ketenagakerjaan.
Ia mengaku sebelum bekerja sebagai Satpol PP, sempat bekerja di pabrik Kertas di Kota Bekasi sebagai tenaga kontrak. Menurutnya banyak hak pekerja yang dilanggar perusahaan seperti pemotongan upah jika sakit dan tidak masuk bekerja, upah lembur dipotong karena telat, tidak ada tunjangan dan tidak ada jaminan sosial atau BPJamsostek.
"Mana berani protes, sebab dulu butuh pekerjaan. Kalo protes langsung di PHK, [Kebebasan berserikat] enggak kayak sekarang yaa," celotehnya.
Karena banyak yang belum paham hukum perburuhan, menurut dia banyak buruh yang tidak bisa membela diri. Ketika timbul masalah, ya terima apa adanya.
"Iya, kita gak bisa bela diri kalau ada masalah. Ikut aja, di potong gaji juga ikut aja." tandas dia.
DTDA dan ITUC
Menariknya, program Social Media Capacity Building & In-House Training bagi Media KSPI dan Media KSBSI ini terselenggara berkat kerja sama strategis antara KSPI, KSBSI, Danish Trade Union Development Agency (DTDA) Denmark dan ITUC, dengan dukungan konsultan media Nakama.
Acara dibuka oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DEN KSPI Ramidi dan dipandu oleh Kahar S Cahyono selaku fasilitator kegiatan.
Minimnya Literasi
Dalam catatannya, kolaborasi Media KSPI dan Media KSBSI menguraikan bahwa meskipun kegiatan kampanye perdana di CFD Thamrin berjalan lancar, namun ternyata menyisakan catatan khusus, yakni masih minimnya literasi seputar isu transisi yang adil, karena krisis iklim dan energi yang berpengaruh terhadap sektor industri pertambangan dan energi, mau pun krisis yang terjadi karena berkembangnya platform digital online masih belum menyasar audiens publik secara umum.
Namun demikian, untuk kebebasan berserikat, rata-rata audiens memahami pentingnya para pekerja buruh berserikat, utamanya dimasa-masa penuh tekanan ekonomi saat ini.
[REDKBB]