Gugatan Upah Padat Karya Menang: Tim Advokasi Gartkes KSBSI Siap Berhadapan Dengan Gubernur Jawa Barat

Gugatan Upah Padat Karya Menang: Tim Advokasi Gartkes KSBSI Siap Berhadapan Dengan Gubernur Jawa Barat

KSBSI.org: Perjuangan tim Tim Advokasi Garteks Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) melawan kebijakan upah murah terhadap buruh, terkait gugatan kebijakan “Upah Padat Karya” di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jawa Barat, dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat, membawa hasil. 

Baca juga: 

Langkah hukum yang dilakukan  Tim Advokasi Gartek KSBSI merupakan sejarah baru dan bisa dijadikan yurisprudensi kawan kawan di Bogor dan daerah lain dalam penentuan upah buruh.

Kepada awak media Tim Advokasi Garteks KSBSI menyampaikan kemenangan gugatan itu berdasarkan hasil sidang putusan yang dibacakan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bogor, hari Kamis, 01 Februari 2018, oleh Majelis Hakim  yang di Ketuai oleh Tri Indah Haryanti, SH., M.Hum Hakim anggota Yarwan, SH., MH dan Juliah Saragih, SH., MH dengan panitera pengganti, Ahmad Subadri, SH dalam putusan No. 133/G/2018/PTUN-BDG di PTUN Bogor.

Dalam amar putusan dan eksepsi memutuskan Majelis Hakim menolak eksepsi pihak tergugat untuk seluruhnya. Lalu, dalam pokok perkara, Majelis Hakim memutuskan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Terkait keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.679-Yanbangsos/2017 tentang Upah Minimum Industri Padat Karya Tertentu Jenis Industri Pakaian Jadi / Garmen di daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017, juga dinyatakan batak dan tidak sah.

Kemudian Mejelis Hakim memutuskan untuk mewajibkan pihak tergugat mencabut Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.679-Yanbangsos/2017 tentang Upah Minimum Industri Padat Karya Tertentu Jenis Industri Pakaian Jadi /Garmen di Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 bertanggal 28 Juli 2017. Dan keputusan poin terakhir, Majelis Hakim menghukum pihak tergugat untuk membayar biaya perkara.

Setelah pembacaan hasil keputusan persidangan itu, Tim Advokasi Garteks KSBSI yang terdiri dari Trisnur Priyanto, SH; Tri Pamungkas, SH; Sutrisna, SH, akan segera mengirimkan surat kepada Gubernur Jawa Barat setelah 14 hari putusan ini dibacakan. Jika Gubernur Jawa Barat tidak melakukan upaya banding ke PTTUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) di Jakarta, tentang pelaksanaan isi putusan.

Tim Advokasi Garteks KSBSI juga menyampaikan pada prinsipnya mereka akan menunggu sikap dari pihak Gubernur Jawa Barat, apakah akan menempuh upaya hukum lebih lanjut atau tidak.

 “Jika pihak Gubernur Jawa Barat menempuh upaya hukum, ya kami sudah siap berhadapan di tingkat PTTUN. Tapi kalau tidak melakukan upaya hukum, kami hanya melayangkan surat agar Gubernur Jawa Barat secepatnya melaksanakan isi putusan tersebut,” ungkap salah satu Tim Advokasi Garteks KSBSI kepada awak media.

Selain itu, Tim Advokasi Garteks KSBSI juga menyampaikan perusahaan yang sudah melaksanakan Upah Padat Karya, akan segera disurati untuk membayarkan selisih upah yang selama ini diberikan kepada anggota Garteks yang terdampak dari SK Upah Padat Karya tersebut. Jika perusahaan tidak membayarkan selisih upah tersebut, Tim Advokasi Garteks KSBSI menegaskan akan melakukan upaya hukum lain baik secara perdata dan pidana sesuai dg pasal 185 jo. 90 ayat (1) UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (A1)

Komentar