“RATIFIKASI KONVENSI ILO 190 MENJADI REGULASI YANG LEBIH BERMARTABAT BAGI INDONESIA”

“RATIFIKASI KONVENSI ILO 190 MENJADI REGULASI YANG LEBIH BERMARTABAT      BAGI INDONESIA”

KSBSI.org: Jakarta,Sebagai bentuk pengawalan terhadap penetapan standard setting ILO atas Kekerasan Berbasis Gender (Gender Based Violence), beberapa elemen pemerhati issu gender yang terdiri dari unsur serikat pekerja/buruh dan LSM bergabung dalam Aliansi Stop Kekerasan, Diskriminasi dan Pelecehen di Dunia Kerja dan sejak 2 tahun lalu secara simultan terus mengawal proses pembahasan hingga akhirnya standard tersebut sah diadopsi pada Konferensi ILO ke 108 Juni 2019 lalu menjadi Konvensi ILO No 190 bertajuk Penghapusan kekerasan dan Pelecehan Di Dunia Kerja

Baca juga: 

Konvensi ini menjadi produk yang cukup kuat karena dilengkapi dengan Rekomendasi yang menjadi acuan teknis implementasinya di tingkat negara, berikut Resolusi yang menjadi seruan meratifikasi bagi negara anggota ILO/PBB.

Tentu saja Konvensi tersebut hanya akan menjadi efektif apabila negara anggota PBB yang ikut membuat instrumen tersebut meratifikasinya menjadi sebuah aturan baku. Oleh karenanya, Indonesia sebagai satu dari 387 negara yang mendukung lahirnya konvensi ini  perlu segera menyusun strategi menuju ratifikasi dan implementasi sebagai bentuk pengakuan mewujudkan masa depan dunia kerja yang lebih bermartabat dan terhormat karena semakin bebas dari kekerasan dan pelecehan dalam berbagai bentuk dan di berbagai jenis pekerjaan serta di berbagai tempat kerja. Konvensi ini mengatur secara luas definisi dunia kerja, yang melingkupi ruang publik dan pribadi (privat) serta definisi pekerja, baik formal maupun informal seperti pekerja rumah tangga maupun pekerja rumahan,  sehingga dapat digunakan untuk memberikan perlindungan yang lebih luas.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Aliansi STOP KEKERASAN, DISKRIMINASI DAN PELECEHAN DI DUNIA KERJA yang terdiri dari lebih dari 50 lembaga serikat buruh, LSM, pemerhati dan media menyampaikan sikap sebagai berikut:

1.      Mengapresiasi semua pihak yang ikut mendukung trebentuknya Konvensi 190 temasuk Rekomendasi dan Resolusi, termasuk didalamnya unsur pemerintah, Pemberi Kerja, Serikat Pekerja/Buruh dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

2.      Mendesak pemerintah Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat mempercepat proses ratifikasi konvensi tersebut.

3.      Mendesak organisasi Pemberi Kerja untuk mendukung proses menuju ratifikasi KILO 190 DENGAN melibatkan pemangku kepentinagn sebagaimana amanat Resolusi KILO 190.

4.      Mendesak Pemberi Kerja dan manjemen untuk menghormati semua upaya yang dilakukan oleh korban dan perwakilan pekerja/buruh dalam proses pendataan, pelaporan dan pemulihan kasus-kasus kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja.

5.      Meminta pemerintah, Pemberi Kerja dan manajemen menyelenggarakan sosialisasi, pelatihan dan upaya peningkatan kapasitas bagi para pengawas, manajemen dan perwakilan pekerja/buruh sebagai upaya pencegahan pelecehan dan kekerasan di dunia kerja, sebagaimana termaktub dalam Resolusi yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari KILO 190.

6.      Merekomendasikan kepada seluruh serikat buruh dan Pemberi Kerja untuk memasukkan klausul pelecehan dan kekerasan serta pelecehan seksual ke dalam negosiasi Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

 

Demikian Siaran Pers ini kami sampaikan untuk mendapat perhatian dan dukungan dari semua pihak. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

 

Jakarta, 29 Juli 2019 

KSBSI            LIPS                LBH JAKARTA                     PEREMPUAN MAHARDIKA               JALA PART

KSPI               HWDI             SARBUMISI              KALYANAMITRA                      KPBI

KSPSI             FBLP              GARTEKS                 SINDIKASI                                 KSPN

SPN                WWW.KONDE.CO,                           YAPESDI

YAYASAN PERLINDUNGAN INSANI INDONESIA

 

Komentar