Pemerintah Didesak Ratifikasi Konvensi ILO No. 190

 Pemerintah Didesak Ratifikasi Konvensi ILO No. 190

KSBSI.ORG: Jakarta, Aktivis lintas sektor yang menamakan Aliansi Stop Kekerasan,Diskriminasi dan Pelecehan Seksual mendesak pemerintah untuk segera melakukan ratifikasi Konvensi ILO No. 190 tentang Penghapusan kekerasan dan pelecehan berbasis gender di dunia  kerja.

Baca juga: 

Sebab, konvensi tersebut ini menjadi produk yang cukup kuat, karena dilengkapi rekomendasi dan acuan teknis implementasinya ditingkat negara. Selain itu, konvensi ini dilengkapi resolusi yang menjadi seruan meratifikasi bagi negara anggota ILO.

“Ratifikasi Konvensi ILO No. 190 sangat perlu untuk memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh pekerja/buruh di Indonesia atas diskriminasi, dan pelecehan seksual di tempat kerja,” ujar Emma Liliefna, perwakilan dari Komisi Kesetaraan Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (K2N KSBSI), Jakarta, Senin 29 Juli 2019.

Lanjutnya, Emma mengatakan, fakta kekerasan dan diskriminasi masih kerap terjadi di dunia kerja. Oleh sebab itulah, konvensi ILO Melalui ILO No. 190, mampu menjadi solusi untuk melawan praktik ketidakadilan dalam dunia kerja formal dan informal.

K2N KSBSI sendiri sejak awal sudah mengawal proses pembahasan hingga akhirnya standard tersebut sah diadopsi pada Konferensi ILO ke 108 Juni 2019 dan menjadi Konvensi ILO No 190 bertajuk Penghapusan kekerasan dan Pelecehan Di Dunia Kerja.

Sementara, Indonesia sebagai satu dari 387 negara anggota ILO  yang mendukung lahirnya konvensi ini  perlu segera menyusun strategi menuju ratifikasi untuk mewujudkan masa depan dunia kerja bebas dari pelecehan dan kekerasan diberbagai tempat kerja.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Aliansi Stop Kekerasan, Diskriminasi dan Pelecehan di  Dunia Kerja yang terdiri dari lebih dari 50 lembaga serikat buruh, LSM, pemerhati dan media menyampaikan sikap sebagai berikut:

<!-- [if !supportLists]-->1.      <!--[endif]-->Mengapresiasi semua pihak yang ikut mendukung trebentuknya Konvensi 190 temasuk Rekomendasi dan Resolusi, termasuk didalamnya unsur pemerintah, Pemberi Kerja, Serikat Pekerja/Buruh dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

<!-- [if !supportLists]-->2.      <!--[endif]-->Mendesak pemerintah Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat mempercepat proses ratifikasi konvensi tersebut.

<!-- [if !supportLists]-->3.      <!--[endif]-->Mendesak organisasi Pemberi Kerja untuk mendukung proses menuju ratifikasi KILO 190 DENGAN melibatkan pemangku kepentinagn sebagaimana amanat Resolusi KILO 190.

<!-- [if !supportLists]-->4.      <!--[endif]-->Mendesak Pemberi Kerja dan manjemen untuk menghormati semua upaya yang dilakukan oleh korban dan perwakilan pekerja/buruh dalam proses pendataan, pelaporan dan pemulihan kasus-kasus kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja.

<!-- [if !supportLists]-->5.      <!--[endif]-->Meminta pemerintah, Pemberi Kerja dan manajemen menyelenggarakan sosialisasi, pelatihan dan upaya peningkatan kapasitas bagi para pengawas, manajemen dan perwakilan pekerja/buruh sebagai upaya pencegahan pelecehan dan kekerasan di dunia kerja, sebagaimana termaktub dalam Resolusi yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari KILO 190.

<!-- [if !supportLists]-->6.      <!--[endif]-->Merekomendasikan kepada seluruh serikat buruh dan Pemberi Kerja untuk memasukkan klausul pelecehan dan kekerasan serta pelecehan seksual ke dalam negosiasi Perjanjian Kerja Bersama (PKB). (A1)

 

 

 

 

Komentar