Merayakan 100 Tahun Usia ILO

Merayakan 100 Tahun Usia ILO

Merayakan 100 Tahun Usia ILO

Oleh: Rekson Silaban (Analis senior Indonesia Labor Institute)

 KSBSI.org: Tahun ini Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menapaki usia yang ke 100 tahun. Konferensi tahunan ILO yang baru saja selesai (10-21 Juni) di Geneva, Swiss menelurkan tiga hasil monumental; pertama, lahirnya Konvensi ILO baru nomor 190 mengenai Kekerasan dan Pelecehan di tempat kerja (Violence and Harassment Convention); kedua, rekomendasi ILO nomor 206 tentang panduan untuk pemerintah dalam mengimplementasikan konvensi 190 (Violence and Harassment Recommendation); yang terakhir adalah Deklarasi ILO tentang masa depan pekerjaan (Centenary Declaration for the Future of Work)

 

Baca juga: 

Deklarasi ini memuat hal-hal yang berkaitan dengan masa depan pekerjaan dunia, di tengah terjadinya transformasi dunia kerja akibat desakan inovasi teknologi; pergeseran demograpi; perubahan iklim dan globalisasi. ILO ingin menegaskan bahwa misi utama mereka untuk menciptakan keadilan sosial bagi pekerja tetap relevan menapaki perababan selanjutnya. Sekaligus menekankan pentingnya mekanisme dialog sosial dalam menangani berbagai konflik industrial. Juga diingatkan ulang bahwa ILO akan terus melakukan pendekatan yang berpusat kepada kemanusiaan (human-centered approach) dalam menjalankan misinya.

Dokumen ILO “The Future of Work” dijadikan sebagai basis perbincangan konferensi. Dalam pidato pembukaan, Direktur General ILO, Guy Rider menyatakan “masa depan pekerjaan dunia akan ditentukan oleh hasil keputusan kita sendiri, bukan oleh robot, bukan oleh kecerdasan buatan atau yang lainnya”. Optimisme Guy Rider menjawab kekuatiran banyak pihak tentang adanya persaingan mesin dengan manusia yang nantinya dimenangkan oleh mesin. Tulisan terbaru Yuval Noah Harari dalam bukunya “21 Lessons for the 21st Century” (Penguin, UK, 2018), menyampaikan analisis tentang dunia yang sedang menghadapi krisis ideologi, dengan munculnya kebangkitan politik ideologi kebangsaan, seperti ultra nationalism dan populism. Sejak lama para pemikir politik dunia percaya bahwa sejarah dunia telah berakhir di bawah ideologi liberal demokrasi, setelah kegagalan ideologi fasisme dan komunisme paska Perang Dunia ke dua. Jadi hampir semua negara percaya bahwa satu-satunya jalan untuk maju adalah dengan mengikuti mantra ideologi liberal demokrasi: adanya demokrasi dengan aturan hukum, penghargaan terhadap HAM, pasar bebas, negara kesejahteraan.

Belakangan ada yang meragukan ideologi liberal demokrasi karena gagal menjawab berbagai masalah ekonomi, sosial, sehingga muncul kembali semangat ultra nasionalisme dengan menjual isu proteksionisme dan agama untuk mendapatkan kemenangan dalam pemilhan umum. Kemenangan presiden Amerika Serikat Donald Trump, hengkannya Inggris dari Uni Eropa (Brexit), kemenangan partai-partai aliran kanan di Eropa dan belahan dunia lainnya dalam Pemilu akhir-akhir ini, mengkuatirkan kembalinya politik nasionalisme sempit yang hanya mementingkan negaranya. Bila kecenderungan ini terus membesar, siapakah nantinya yang peduli dengan urusan global? Dan sudah pasti bisa dipastikan masa depan pekerjaan dunia dalam situasi ikut memburuk. Solusi untuk menyelesaikan masalah masa kini dan masa depan tidak bisa diselesaikan dengan kembali menggunakan semangat masa lalu yang terbukti sudah pernah gagal, bahkan membuat dunia terjebak perang berkepanjangan.

Kontribusi ILO Dalam Sejarah

Didirikan di Prancis tahun 1919 sebagai bagian perjanjian damai di akhir perang Dunia Pertama yang dikenal dengan “Versailles Peace Treaty”. Pendirian ILO awalnya hanya dimotori 9 negara industri maju; Belgia, Prancis, Italia, Jerman, Inggris, Belanda, Spanyol, Swiss dan Amerika Serikat. Tapi dalam perjalanannya sampai di usia 100 tahun, bertumbuh menjadi 186 negara. Dari seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tinggal 6 negara yang belum anggota ILO, termasuk Korea Utara, Monaco. Banyak orang tidak tahu bahwa ILO adalah badan PBB tertua dan di dunia yang didirikan jauh sebelum pendirian PBB tahun 1945. ILO memiliki keunikan yang tidak dikenal dalam badan-badan PBB lainnya yaitu: tata kelola organisasinya dilakukan secara tripartit (pemerintah, serikat buruh, organisasi pengusaha). Semua program, penganggaran dan aktifitas ILO dirancang dan diawasi oleh badan “Governing Body” yang merupakan wakil tripartit dunia. Mereka dipilih dalam konferensi ILO secara berkala. Sementara untuk menjalankan operasionalnya dilakukan oleh Direktur Jenderal yang dipilih oleh governing body.

Deklarasi “Centennial” akan menjadi deklarasi ILO ke empat sepanjang usianya. Dalam 100 tahun eksistensi ILO, baru ada tiga deklarasi yang pernah dilahirkan. Pertama, Deklarasi Philadelphia tahun 1944 mengeluarkan pertanyaan yang terkenal “labour is not a commodity”. Buruh tidak boleh diperjual belikan seperti barang dagangan. Yang ke dua adalah Deklarasi Tentang prinsip dasar dan hak di tempat kerja, tahun 1998. Sementara yang ketiga adalah Deklarasi tentang keadilan sosial untuk globalisasi yang adil dibuat tahun 2008.

Ada 3 tantangan yang harus dijawab dalam memudahkan negara-negara anggota ILO mengurai kompleksitas masa depan pekerjaan yang terancam di PHK akibat distrupsi; pertama, apa kebijakan penyesuaian yang dibuat pemerintah agar mendapat manfaat dari revolusi industri 4.0 ini. Kedua, apa alternatif pekerjaan yang harus disiapkan sebagai pengganti pekerjaan yang hilang akibat distrupsi. Ketiga, mengingat tidak semua pekerja bisa secara otomatis disuruh beradaptasi sekalipun sudah dilatih apa skema yang dipikirkan pemerintah untuk potensi penganggur ini?

Human-centered approach

Beberapa kepala negara yang berpidato dalam konferensi ini meminta ILO terus mempertahankan prinsip utamanya sebagai agen keadilan sosial, dengan pendekatan yang berpusat kemanusiaan, melalui dialog sosial dalam tripartit. Sebab ada banyak kecenderung an demi mencapai pertumbuhan ekonomi, negara mengenyampingkan pemerataan. Bahkan banyak yang percaya terhadap teori tentang situasi ketidakmerataan sebagai hal laziness sebagai prasyarat dalam menuju negara maju. Padahal ini hanya melegitimasi ketidakmampuan negara mengatasi ketimpangan ekonomi. Ketimpangan selalu berakhir buruk, salah satu kerugiannya adalah hilangnya potensi negara menggunakan tenaga kerja yang berpotensi karena kesempatan yang tidak merata. Ketidaksetaraan gender, praktek diskriminasi berlatar belakang SARA, xenophobia, dan sebagainya, akan menghambat sebuah negara memilki SDM yang berkualitas, produktif dan kreatif.

Kembali mengenai digital ekonomi, tidak ada satupun yang bisa menjamin bahwa era digital ekonomi akan membuat kehidupan pekerja lebih baik. Memang ada keuntungan dari fleksibilitas kerja dan kemudahan kerja, tetapi harus diingat digital ekonomi akan membuat pekerja gampang kehilangan kerja, sesuai sifat digital yang terus menuntut perubahan dan kreasi baru. Pada situasi inilah banyak pekerja akan selalu dalam kondisi rentan, karena mereka tidak memiliki kesempatan berkarir dalam jangka panjang dalam satu lembaga. Akibatnya tidak sempat mengiur tabungan yang dikontribusi secara tetap dalam jangka panjang. Juga tidak bisa bertahan lama sebagai peserta Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun di BPJS ketenagakerjaan. Bagi pekerja usia muda bekerja di ekonomi digital akan menarik, tetapi akan berbeda saat mereka memiliki keluarga yang membutuhkan pendapatan tetap untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Digital ekonomi mensyaratkan pekerja dengan kecerdasan digital (digital intelegencel). Jenis pekerjaan ini tidak banyak tersedia di negara berkembang seperti Indonesia. Tidak mudah memberikan pelatihan keahlian digital kepada pekerja yang selama hidupnya jarang bersentuhan dengan teknologi. Jadi akan banyak goncangan bila negara seperti Indonesia mengikuti digitalisasi ekonomi secara massif.

Indonesia sudah memiliki peta jalan untuk revolusi Industri 4 yang dituangkan dalam Indonesia Making Industri 4.0. Sayangnya masih bersifat sektoral, belum melibatkan departemen lainnya, seperti perubahan sistem pendidikan sebagai faktor penting dalam menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja. Semoga dalam periode kedua masa pemerintahan pak Jokowi kebutuhan ini akan diselesaikan. Karena Indonesia memerlukan sistem baru dalam banyak hal. Termasuk rancangan tambahan untuk jaminan sosial, pelatihan kerja, undang-undang ketenagakerjaan baru, regulasi pekerja daring, dan sebagainya. Tapi yang paling penting kita sepakati adalah, marilah mengganti mantra lama pertumbuhan ekonomi dengan mantra baru: keadilan sosial dan pemerataan kesempatan bagi seluruh rakyat.

 

Komentar