Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan Kementerian Perekonomian, Perdagangan dan Industri (METI) Jepang hari ini menyelenggarakan acara diskusi panel dalam rangka mendorong inisiatif dalam mempromosikan langkah bisnis bertanggung jawab dan penghargaan terhadap hak asasi manusia di seluruh rantai pasok di Asia.

"Regenerasi itu tidak bisa hanya diucapkan. Dalam regenerasi itu ada implementasi yang harus dilakukan. Apa itu? Berikan job-job pekerjaan organisasi kepada kawan-kawan kita. Itu implementasi dari regenerasi."

KSBSI menuntut dibatalkannya pemberlakuan UU No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU. UU ini sekaligus sebagai pengganti UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang nyata-nyata Inkonstitusional bersyarat, diputus melanggar Konstitusi dan harus diperbaiki dalam kurun waktu 2 tahun.

Pemerintah India dalam hal ini tidak melibatkan Serikat Buruh Independen di negaranya untuk menjadi Ketua L20, sehingga ITUC mengambil sikap membuat Labor 20 Summit diluar presidensi ini.

Perusahaan multinasional (MNC) adalah perusahaan yang mengembangkan diri di pasar Internasional. Secara umum, perusahaan ini dikembangkan dengan status perseroan terbatas atau PT di berbagai negara termasuk di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Indonesia.

KSBSI menyatakan, Permohonan Pengujian Formil UU No. 6 Th 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU telah selesai pemeriksasannya oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dan tinggal menunggu sidang pembacaan putusannya yang hingga kini belum ada panggilan resmi dari Mahkamah Konstitusi untuk menghadiri sidang pembacaan putusan.

International Trade Union Confederation (ITUC) menyatakan sikapnya yakni “Saatnya Kenaikan Gaji” untuk meringankan tekanan yang sangat besar terhadap pekerja dan rumah tangga mereka akibat inflasi yang didorong oleh pengambilan keuntungan oleh perusahaan.

Insp!r Indonesia dalam hal ini, membawa tema tentang perlindungan sosial pada kebencanaan, karena pada masa pandemi Indonesia maupun masyarakat global itu mengalami kerugian dan dampak yang sangat kuat, tidak hanya pada kesehatan tetapi juga pada ekonomi dan itu tidak disiapkan oleh pemerintah, semua mengalami gagap.

Agenda tersebut merupakan upaya meningkatkan dan mempromosikan kepatuhan terhadap standar ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan kesetaraan gender di sektor perkebunan kelapa sawit dan pengolahan perikanan.

KSBSI meminta Mahkamah Konstitusi (MK) segera membatalkan Omnibus Law UU Ciptaker (UU No. 6 Tahun 2023), khususnya klaster ketenagakerjaan. Sebagaimana hasil sidang ILO di Jenewa Swiss, bahwa Omnibus Law UU Ciptaker bertentangan dengan prinsip-prinsip perburuhan, dan itu harus dibatalkan.