Aksi demo DPC FSB GARTEKS KSBSI Serang Raya ini sudah dilakukan 4 kali di PT. SGI. Namun sampai sekarang belum ada solusinya. Pihak aktivis serikat buruh sejak awal sudah berinisiatif untuk mengajak sosial dialog kepada manajemen perusahaan, tapi belum ada kesepakatan.

Tegasnya, buruh menolak pemberangusan kebebasan berserikat di PT. SGI. Sebab, ada buruh beberapa waktu lalu ikut demo menuntut kesejahteraan di perusahaan justru sudah diberhentikan bekerja. Artinya, perusahaan telah melakukan pelanggaran hak kebebasan berserikat dan berpendapat. Karena hak normatif buruh tidak dijalankan oleh PT. SGI, buruh mendesak beberapa tuntutan

Sejak tahun 2016, 72 anggota serikat pekerja telah terbunuh di Filipina, termasuk empat orang sejak bulan Januari 2023, ketika misi pencarian fakta tingkat tinggi mengenai tingkat kekerasan yang dihadapi oleh para anggota serikat pekerja di negara tersebut diluncurkan oleh ILO.

Ia menjelaskan aksi solidaritas tersebut akan dilakukan pada Jumat 06 Oktober 2023, dengan lokasi aksi di Lingkungan PT. Sinergi Global Industry, Kp. Hergama RT.006/004 Desa Kragilan, Kab. Serang, Banten, pada pukul 07.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB.

Alson menegaskan, Pimpinannya, yakni Dewan Eksekutif Nasional KSBSI tentu sudah mempersiapkan Tim Ahli hukumnya untuk mempersiapkan perlawanan. KSBSI tentu akan mengajukan gugatan uji materiil.

Ia menegaskan, kasus buruh ini dampak disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja yang sudah diperbarui dengan Undang -Undang nomor 6 Tahun 2023, sehingga banyak perusahaan yang bertindak sewenang-wenang.

Elly menegaskan, hal ini sangat mengecewakan bagi kaum buruh Indonesia, karena tak satu hal pun yang memang serikat buruh buat itu, dimenangkan. Namun demikian, pihaknya akan segera mengajukan uji Materiil terhadap UU 6/2023.

"Jadi, harapan kita adalah dikabulkannya judicial review. Tapi kalau pun keberpihakkan Hakim tidak kepada Buruh, kita akan terus melakukan perlawanan, judicial review uji materiil, menggugat pasal-pasal dalam UU no 6/2023, khususnya BAB IV Klaster Ketenagakerjaan,"

Berharap Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara pengujian formil UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja berani menegakkan hukum konstitusi dengan membatalkan UU 6/2023.

Acara ini diselenggarakan oleh INSP!R Asia dan World Solidarity Mondiaal (WSM), dalam rangkaian lokakarya tematik tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Keadilan Iklim dan Perlindungan Sosial Adaptif mulai tanggal 21 September dan berakhir pada tanggal 29 September.