Perusahaan multinasional (MNC) adalah perusahaan yang mengembangkan diri di pasar Internasional. Secara umum, perusahaan ini dikembangkan dengan status perseroan terbatas atau PT di berbagai negara termasuk di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Indonesia.

KSBSI menyatakan, Permohonan Pengujian Formil UU No. 6 Th 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU telah selesai pemeriksasannya oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dan tinggal menunggu sidang pembacaan putusannya yang hingga kini belum ada panggilan resmi dari Mahkamah Konstitusi untuk menghadiri sidang pembacaan putusan.

International Trade Union Confederation (ITUC) menyatakan sikapnya yakni “Saatnya Kenaikan Gaji” untuk meringankan tekanan yang sangat besar terhadap pekerja dan rumah tangga mereka akibat inflasi yang didorong oleh pengambilan keuntungan oleh perusahaan.

Insp!r Indonesia dalam hal ini, membawa tema tentang perlindungan sosial pada kebencanaan, karena pada masa pandemi Indonesia maupun masyarakat global itu mengalami kerugian dan dampak yang sangat kuat, tidak hanya pada kesehatan tetapi juga pada ekonomi dan itu tidak disiapkan oleh pemerintah, semua mengalami gagap.

Agenda tersebut merupakan upaya meningkatkan dan mempromosikan kepatuhan terhadap standar ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan kesetaraan gender di sektor perkebunan kelapa sawit dan pengolahan perikanan.

KSBSI meminta Mahkamah Konstitusi (MK) segera membatalkan Omnibus Law UU Ciptaker (UU No. 6 Tahun 2023), khususnya klaster ketenagakerjaan. Sebagaimana hasil sidang ILO di Jenewa Swiss, bahwa Omnibus Law UU Ciptaker bertentangan dengan prinsip-prinsip perburuhan, dan itu harus dibatalkan.

Ratusan buruh gelar demo didepan kantor PT ISS Indonesia. Massa aksi unjuk rasa yang tergabung dalam wadah Pengurus Komisariat Federasi Serikat Buruh Niaga Informatika Keuangan Perbankan dan Aneka Industri (PK FSB NIKEUBA) PT ISS Indonesia itu menyuarakan tuntutannya.

"Sebagai serikat buruh saya menghimbau dan mengajak, marilah kita melakukan dialog serta ikut mendesain roadmap para pekerja/buruh di sektor transportasi listrik dan manufaktur transportasi kendaraan listrik. Sebab, tanpa adanya dialog, berapa banyak buruh akan kehilangan pekerjaan dan mata pencarian?"

Presiden KSBSI, Elly Rosita Silaban menyerukan agar MK segera membatalkan Omnibus Law UU Ciptaker, khususnya klaster ketenagakerjaan. Hal itu karena hasil sidang ILO di Jenewa Swiss, bahwa Omnibus Law UU Ciptaker sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip perburuhan, dan itu harus dibatalkan.

Keberadaan UU No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja sebagai pengganti UU No. 11 tahun 2020 secara nyata mengurangi dan menghilangkan hak-hak buruh/pekerja Indonesia terkait penetapan upah minimum, tenaga kerja alih daya atau outsourcing, pembayaran pesangon, ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), soal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan lain sebagainya.