SDM Lemah, Daya Saing Indonesia Bisa Terancam di Era 4.0

SDM Lemah, Daya Saing Indonesia Bisa Terancam di Era 4.0

KSBSI.ORG: Tahun lalu, Sri Mulyani Menteri Keuangan menyampaikan daya saing negara ini turun. Berdasarkan hasil laporan Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) menyampaikan peringkat daya saing Indonesia pada 2019 di peringkat 50. Sementara pada pada 2018, posisinya berada di tingkat 45. Faktor penyebab turunnya daya saing ini karena sumber daya manusia (SDM) yang masih rendah.

Baca juga:  KSBSI Gelar Konsolidasi Judical Review UU Cipta Kerja, DPRD dan Pemkab Serang Mendukung Buruh, Menolak UU Cipta Kerja, Kalau RUU Cipta Kerja Tak Berpihak, KSBSI Siapkan Gugatan ke MK,

Tak bisa bisa dibantah, sampai hari ini Indonesia masih dihadapkan persoalan klasik. Dimana, kualitas pendidikan masih mayoritas lulusan SD dan SMP, selebihnya lulusan SMA/SMK, D3 dan S1. Akibat masih rendahnya kualitas pendidikan, dia mengatakan sangat berdampak pada kualitas daya saing.

 

 “Pemerintah sudah memprioritaskan anggaran di sektor pendidikan yang tidak sedikit. Tahun ini untuk sektor pendidikan sudah digelontorkan sebesar Rp 505 triliun dan 2020 nanti Rp 508 triliun. Anggaran yang dikucurkan memang kejar target meningkatkan SDM agar daya saing bangsa kita lebih baik,” ujarnya, di Jakarta.

 

 Dia memaparkan untuk mengejar ketertinggalan masalah SDM, memang tak segampang membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan evaluasi total, dari kurikulum pendidikan di era 4.0, metode belajar dan komitmen dari semua lintas sektor.

 

 “Untuk program jangka pendek, pemerintah juga sedang manargetkan program vokasi (pelatihan) dan menghidupkan kembali Balai Latihan Kerja (BLK) dari tingkat pusat sampai kabupaten/kota,” ungkapnya.

 

Ida Fauziyah Menteri Tenaga Kerja (Menaker) mengatakan untuk mengejar target kualitas SDM, tahun ini kementeriannya  sudah meluncurkan program BLK Komunitas Tahap I Tahun 2020. Pada tahap ini, program BLK Komunitas mencakup pembangunan 100 lembaga dari total target 1.000 lembaga.

 

 Kata Ida, BLK Komunitas adalah program pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan ketrampilan  di dunia kerja dan wirausaha. Dia berharap dengan adanya prpgram  BLK Komunitas, lembaga pendidikan keagamaan dan masyarakat bisa mendapatkan akses pelatihan kerja, sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal,” tuturnya di Jakarta beberapa waktu lalu.

 

 Pemerintah sudah mendirikan 1.113 BLK Komunitas yang menyebar diseluruh Indonesia. Ditengah wabah Corona, dia tetap berkomitmen agar program BLK terus berjalan. Walau situasi memang sedang memprihatinkan dengan mengurangi kapasitas yang semula dialokasikan 2.000 menjadi 1.000 BLK Komunitas.

 

 Sementara, Trisnur Priyanto, Sekjen Federasi Serikat Buruh Garmen Tekstil dan Sentra Industri Umum Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FSB GARTEKS-KSBSI) mengatakan tantangan Indonesia  sekarang bukan hanya persoalan SDM. Namun kehadiran teknologi di era 4.0 sedang mengancam manusia di dunia kerja.

 

“Bahkan sebelum  dunia mengalami pandemi Covid-19, jumlah buruh di sektor garmen dan tekstil terus mengalami penurunan. Penyebabnya karena tenaga manusia mulai digantikan teknologi digital, otomatisasi dan robotisasi di perusahaan,” ujarnya ketika diwawancarai di Cipinang Muara, Jakarta Timur.

 

 Jika persoalan ini dibiarkan terus, Trisnur memprediksi kedepannya jumlah buruh di sektor garmen dan tekstil hanya mencapai 20 persen. Sarannya, agar calon angkatan kerja muda harus meningkatkan keahlian kalau ingin masuk dunia kerja. Khususnya dibidang teknologi informasi atau bidang IT.

 

 Menyikapi hal ini, organisasinya telah melakukan agenda sosial dialog dengan pengusaha dan pemerintah untuk mencari solusinya. Salah satu solusinya, menyarankan pemerintah bergerak cepat mengantisipasi peralihan tenaga kerja manusia ke teknologi robot, melalui program pelatihan (vokasi).

 

 “Pemerintah memang sudah menjalankan program vokasi melalui BLK. Tapi kalau saya nilai hasilnya masih minus. Belum ada perubahan yang signifikan dalam meningkatkan kualitas SDM,” tegasnya.

 

 Alasan program vokasi ini dianggap tidak maksimal karena sejak awal pemerintah tidak ada melibatkan serikat buruh/pekerja. Kalau saja perwakilan buruh dilibatkan untuk perumusan pola pendidikan vokasi, ia yakin pasti ada dampak baiknya untuk sekarang ini.

Trisnur menyampaikan era 4.0 sebenarnya bukan momok yang menakutkan. Tapi tantangan dan peluang. “Manusia tidak mungkin bisa menghindari dan apatis terhadap perkembangan zaman.  Satu-satunya agar kita bisa bersaing di dunia kerja ya harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi dengan mengambil hal yang positifnya,” tutupnya. (A1)

Komentar