Berita: terkini


Terkait RUU Ciker, DEN KSBSI Intruksikan 13 Agustus Demo Serentak

Terkait RUU Ciker, DEN KSBSI Intruksikan 13 Agustus Demo Serentak

KSBSI.ORG: Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DEN KSBSI) resmi mengeluarkan pernyataan sikap seruan aksi demo serentak terkait omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Ciker) klaster ketenagakerjaan. Aksi demo akan dilakukan secara serentak pada 13 Agustus 2020 diseluruh daerah oleh pengurus setiap cabang federasi yang berafiliasi dengan KSBSI.


Ditengah Pandemi, Kekerasan dan Pelecehan di Tempat Kerja Masih Marak

Ditengah Pandemi, Kekerasan dan Pelecehan di Tempat Kerja Masih Marak

KSBSI.ORG: Manal Azzi, pengamat kesehatan spesialis Keselamatan dan Kesehatan Kerja mengatakan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja membuat orang kehilangan martabatnya. Selain itu, dampaknya juga akan membuat pekerja akan mengalami stres tingkat tinggi dan kehilangan produktivitas. Padahal, jika mengacu Konvensi No. 190 dan Rekomendasi No. 206 sudah ditegaskan bahwa setiap hak pekerja harus bebas dari kekerasan dan pelecehan. Termasuk kekerasan dan pelecehan berbasis gender.


Buruh dan Pengusaha Belum Satu Kata

Buruh dan Pengusaha Belum Satu Kata

Forum tripartit yang terdiri dari buruh, pengusaha, dan pemerintah telah selesai membahas pasal-pasal kluster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja. Namun, perwakilan buruh dan pengusaha belum bersepakat di sejumlah pasal. Forum tripartit yang terdiri dari perwakilan pekerja, pengusaha, dan pemerintah telah rampung membahas kluster ketenagakerjaan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Pembahasan menyisakan sejumlah pasal yang gagal disepakati oleh pengusaha dan buruh.


 LBH KSBSI: Status Tersangka 2 Buruh Korban Penganiayaan Oleh Polisi Lemah Hukum

LBH KSBSI: Status Tersangka 2 Buruh Korban Penganiayaan Oleh Polisi Lemah Hukum

KSBSI.ORG: Haris Manalu tim pendamping Lembaga Bantuan Hukum Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (LBH KSBSI) mengatakan penetapan status tersangka 2 anggota KSBSI, Suprat Yono dan Zainudin Leo Sinaga oleh Polres Serdang Bedagai Sumatera Utara dinilai janggal. Akhirnya, pada Kamis 29 Juli 2020 pihaknya melaporkan masalah ini ke Biro Warsidik Mabes Polri, agar tidak terjadi diskriminasi hukum.


Terkait Kasus PHK, Wakil Ketua DPRD Mura Jadi Saksi PHI,

Terkait Kasus PHK, Wakil Ketua DPRD Mura Jadi Saksi PHI,

KSBSI.ORG: Wakil Ketua II DPRD Murung Raya (Mura) Rahmanto Muhidin menjadi saksi dalam sidang Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Palangka Raya, Senin (13/7/2020). Rahmanto menyebut PT Harmoni Panca Utama (HPU) tidak memiliki dasar hukum yang kuat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 6 orang karyawan atau buruh yang urinenya terindikasi mengandung metamphetamina.