Berita: terkini


 KSBSI Menolak SE Menaker Tentang Penetapan Upah Minimum (UMP) Tahun 2021

KSBSI Menolak SE Menaker Tentang Penetapan Upah Minimum (UMP) Tahun 2021

KSBSI.ORG: Ida Fauziyah Menteri Tenaga Kerja (Menaker) telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Edaran Nomor M/11/HK.04/2020, mengatur tentang Penetapan Upah Minimum (UMP) Tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19 yang ditujukan kepada gubernur se-Indonesia. Dalam penjelasannya, Menaker SE ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan keberlangsungan bekerja bagi buruh/pekerja. Serta menjaga kelangsungan iklim usaha dalam menyesuaikan terhadap penetapan upah minimum untuk pemulihan dampak Covid-19.


Serikat Buruh Internasional Sambut Baik Perjanjian Larangan Senjata Nuklir

Serikat Buruh Internasional Sambut Baik Perjanjian Larangan Senjata Nuklir

KSBSI.ORG: Konfederasi Serikat Buruh Internasional (ITUC) menyambut baik ratifikasi ke-50 Perjanjian Larangan Senjata Nuklir (TPNW). Perjanjian internasional merupakan pertama kali yang mengikat secara hukum untuk melarang senjata nuklir secara komprehensif, dengan tujuan untuk penghapusan secara keseluruhan. Artinya ratifikasi ini mulai berlaku hukum pada 21 Januari 2021. Namun diperlukan perlu ratifikasi sebanyaknya supaya berdampak nyata.


DPP FTA KSBSI Gelar Agenda Batra dan Diskusi Terbuka

DPP FTA KSBSI Gelar Agenda Batra dan Diskusi Terbuka

KSBSI.ORG: Bogor-Federasi Transportasi, Industri Umum dan Angkutan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FTA KSBSI) pada Kamis 21 November 2020, di Cisarua Bogor Jawa Barat menggelar agenda diskusi dengan tema ‘Upaya Perlindungan Pengemudi Online Indonesia’. Sekaligus memberikan pelatihan organisasi kepada pengurus dan anggota melalui Basic Training (Batra) tingkat komisariat PK TPI (Teknologi Pengangkutan Indonesia).


Hendak Demo ke Istana Negara, Buruh di Banten Diblokade Aparat Kepolisian

Hendak Demo ke Istana Negara, Buruh di Banten Diblokade Aparat Kepolisian

KSBSI.ORG: Hari ini, buruh GARTEKS KSBSI bersama aliansi serikat buruh/pekerja yang ada di Provinsi Banten aksi demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) di Istana Negara, Jakarta Pusat. Namun aksi yang direncanakan jauh-jauh hari ini tidak berjalan mulus. Pasalnya, beberapa jalur jalan utama, telah disekat oleh aparat kepolisian dan buruh tidak diizinkan ke Kota Jakarta.


Sikap Resmi KSBSI, Menolak Terlibat Pembahasan RPP UU Cipta kerja

Sikap Resmi KSBSI, Menolak Terlibat Pembahasan RPP UU Cipta kerja

KSBSI.ORG: Hari ini, berdasarkan rapat sidang pleno yang dihadiri Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DEN KSBSI) bersama 10 federasi yang berafiliasi, menegaskan resmi menolak terlibat pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) turunan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja Keputusan tersebut berdasarkan pertimbangan matang dan KSBSI memilih uji materi atau judicial review pasal-pasal krusial UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi (MK).


Penelitian ILO: Industri Garmen Dikawasan Asia Pasifik Terpuruk

Penelitian ILO: Industri Garmen Dikawasan Asia Pasifik Terpuruk

KSBSI.ORG: Berdasarkan laporan penelitian terbaru dari organisasi perburuhan internasional (ILO) menyampaikan akibat rendahnya permintaan konsumen, pemberlakuan pembatasan aktivitas manusia yang dilakukan semua negara akibat pandemi Covid-19, menyebabkan industri garmen mengalami keterpurukan. Sebab segala bentuk kegiatan impor bahan mentah industri garmen Asia Pasifik pun saat ini sedang dibatasi.


KSBSI: Ada Pasal Selundupan UU Cipta Kerja Merugikan PMI, Wajib Uji Materi

KSBSI: Ada Pasal Selundupan UU Cipta Kerja Merugikan PMI, Wajib Uji Materi

KSBSI.ORG: Yatini Sulistyowati Ketua Departemen Buruh Migran Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mengatakan aktvis Pekerja Migran Indonesia (PMI) telah kecolongan. Pasalnya ada beberapa pasal perubahan dari UU No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran dimasukan ke Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Sehingga dinilai merugikan hak-hak PMI.