KSBSI.ORG, Yasonna H Laoly Menteri Hukum dan HAM baru saja membuat kebijakan tentang larangan sementara bagi warga negara asing dan Tenaga Kerja Asing (TKA) masuk ke Indonesia mulai 27 Juli 2021. Alasan larangan ini sesuai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Level 3 dan PPKM Level 4, untuk mengatasi ledakan kasus pandemi Covid-19.

KSBSI.ORG, Jakarta - Yatini Sulistyowati Ketua Departemen Buruh Migran Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mengatakan segala bentuk kekerasan dan bentuk pelecehan di dunia kerja harus segera dihapuskan. Bagi perempuan dan laki-laki yang menjadi korban akan kehilangan martabatnya sebagai manusia.

KSBSI.ORG, JAKARTA Yatini Sulistyowati Departemen Buruh Migran Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mengatakan Indonesia belum memiliki program perlindungan sosial dan payung hukum yang efektif untuk kategori masyarakat rentan. KSBSI sendiri melihat, ketika Indonesia ikut terdampak pandemi Covid-19, pemerintah terlihat tidak siap menjalankan program jaminan sosial.

KSBSI.ORG Nasib buruh perempuan di sektor perkebunan kelapa sawit masih banyak mengalami diskriminasi. Seperti masalah upah layak, jaminan perlindungan sosial dan kesehatan dan keselamatan kerja. Serta kerap mendapat perlakuan pelecehan dan kekerasan seksual. Persoalan ini juga masih jarang diketahui publik. Karena keberadaan mereka bekerja, jauh dari hiruk pikuk kehidupan kota.

KSBSI.ORG Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) rencananya akan melanjutkan upaya mendukung pekerjaan layak kepada pekerja migran yang bekerja pada sektor perikanan dan pengolahan makanan laut diwilayah Asia Tenggara. Termasuk melanjutkan program baru untuk mensosialisasikan sistem migrasi tenaga kerja yang teratur dan aman di seluruh industri.

KSBSI.ORG:Yatini Sulistyowati Departemen Buruh Migran Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mengatakan masuknya beberapa pasal perlindungan pekerja migran ke Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dinilainya pemerintah tidak konsisten terhadap konstitusi. Pasalnya, setelah 2 tahun disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran, pemerintah belum membuat Peraturan Pemerintah (PP) untuk menguatkan legalitasnya.

KSBSI.ORG: Emma Lilefna Ketua Komisi Kesetaraan Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (K2N KSBSI) menilai keputusan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/ 1 1/HK. A4 /X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 dimasa andemi Covid-19, dinilainya tidak berpihak pada buruh perempuan

KSBSI.ORG: Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) meluncurkan Kompetisi Media Global tahunan ke enam untuk mengakui liputan tentang pekerja migran dan dan rekrutmen yang adil. Kompetisi ini bertujuan untuk mempromosikan pelaporan berkualitas tentang masalah migrasi tenaga kerja.

KSBSI.ORG: Jakarta- Awal Agustus 2020, Komisi Kesetaraan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia melaporkan hasil survei, terkait dampak Covid-19 dalam dunia kerja. Hasil survei ini dilakukan secara online di 15 provinsi dari bulan Mei-Juli 2020. Alasan dilakukan survei juga karena imbas wabah Corona sangat merugikan semua sektor.

KSBSI.ORG: Manal Azzi, pengamat kesehatan spesialis Keselamatan dan Kesehatan Kerja mengatakan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja membuat orang kehilangan martabatnya. Selain itu, dampaknya juga akan membuat pekerja akan mengalami stres tingkat tinggi dan kehilangan produktivitas. Padahal, jika mengacu Konvensi No. 190 dan Rekomendasi No. 206 sudah ditegaskan bahwa setiap hak pekerja harus bebas dari kekerasan dan pelecehan. Termasuk kekerasan dan pelecehan berbasis gender.