Berita: nasional


KSBSI: Ada Pasal Selundupan UU Cipta Kerja Merugikan PMI, Wajib Uji Materi

KSBSI: Ada Pasal Selundupan UU Cipta Kerja Merugikan PMI, Wajib Uji Materi

KSBSI.ORG: Yatini Sulistyowati Ketua Departemen Buruh Migran Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mengatakan aktvis Pekerja Migran Indonesia (PMI) telah kecolongan. Pasalnya ada beberapa pasal perubahan dari UU No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran dimasukan ke Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Sehingga dinilai merugikan hak-hak PMI.


Tanggapi Moeldoko, KSBSI: Kami Menolak karena Hak Kami Hilang oleh UU Cipta Kerja

Tanggapi Moeldoko, KSBSI: Kami Menolak karena Hak Kami Hilang oleh UU Cipta Kerja

KSBSI.ORG: Deputi Presiden Bidang Konsolidasi Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DEN KSBSI) Surnadi memberikan tanggapan terkait pernyataan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang menyebut penolak Omnibus Law UU Cipta Kerja susah diajak bahagia.


Negara Kawasan Asia Pasifik Masih Minim Menjalankan Jaminan Sosial

Negara Kawasan Asia Pasifik Masih Minim Menjalankan Jaminan Sosial

KSBSI.ORG: Ditengah pandemi Covid-19, telah menyoroti perlunya sistem perlindungan sosial kepada masyarakat dunia, khususnya negara-negara dikawasan Asia Pasifik. Berdasarkan laporan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkapkan meskipun sebagian besar sosioekonomi di negara Asia Pasifik mengalami kemajuan pesat, namun sistem dan jaminan perlindungan sosial kepada buruh/pekerja masih banyak yang lemah. Sehingga menimbulkan kesenjangan.


	RUU Omnibus Law Cipta Kerja dari Perspektif Ekonomi

RUU Omnibus Law Cipta Kerja dari Perspektif Ekonomi

KSBSI.ORG: Pola Hubungan kerja, terutama terkait perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT yang tidak memiliki batasan (baik lamanya PKWT maupun perpanjangan PKWT) dan tidak ada sanksi bila terjadi pelanggaran atas pelaksanaan PKWT. Di sisi lain Outsourcing (ALIH DAYA) diperboleh untuk semua jenis kegiatan perusahaan dan tidak lagi ada pembatasan. Sehingga terbuka peluang bagi perusahaan untuk dapat mengalihkan semua kegiatan bisnisnya (baik kegiatan inti maupun kegiatan penunjang) pada pihak ketiga (pemborong pekerjaan).


Presiden KSBSI: Buruh Hanya Menolak UU Cipta Kerja, Tak Ada Mendesak Jokowi  Mundur

Presiden KSBSI: Buruh Hanya Menolak UU Cipta Kerja, Tak Ada Mendesak Jokowi Mundur

KSBSI.ORG: Elly Rosita Silban Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban mengatakan perlawanan hukum melalui judicial review dalam melawan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan langkah yang terbaik. Jadi, sikap penolakan terhdapa undang-undang ini tak hanya sebatas aksi demo buruh saja.


KSBSI Gelar Konsolidasi Judical Review UU Cipta Kerja

KSBSI Gelar Konsolidasi Judical Review UU Cipta Kerja

KSBSI.ORG: Jakarta- Pada Jumat, 16 Oktober, perwakilan pengurus pusat federasi buruh yang berafiliasi dengan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) melakukan agenda konsolidasi, mempersiapkan tim kajian materi atau judicial review Undang-undang Cipta Kerja. Sebelumnya, Dewan Eksekutif Nasional (DEN) KSBSI menegaskan, kalau nantinya buruh dikecewakan dalam UU Cipta Kerja akan melakukan perlawanan hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).


KSBSI Resmi Bentuk Tim Kajian dan Hukum Uji Materi UU Cipta Kerja

KSBSI Resmi Bentuk Tim Kajian dan Hukum Uji Materi UU Cipta Kerja

KSBSI.ORG: Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang dinilai kontroversial oleh buruh baru saja disahkan oleh DPR RI di Gedung Parlemen Senayan. Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menilai, undang-undang ini mendegradasi hak buruh di dunia kerja, karena terdapat pasal-pasal krusial yang merugikan masa depan buruh.


Dibeberapa Wilayah, KSBSI Masih Aksi Menolak UU Cipta Kerja

Dibeberapa Wilayah, KSBSI Masih Aksi Menolak UU Cipta Kerja

KSBSI.ORG: Jakarta-Berdasarkan intruksi Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DEN KSBSI) telah mengintruksikan kepada semua pengurus yang berafiliasi dengan KSBSI untuk melakukan aksi demo disemua cabang menolak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang baru disahkan DPR RI. Aksi demo dilakukan pada 12-16 Oktober 2020. Pada Senin kemarin, 1000 buruh bersama pengurus pusat dan cabang federasi serikat buruh afiliasi KSBSI di DKI Jakarta demo ke Istana Merdeka, Jakarta Pusat.


Sekjen KSBSI: Buruh Dibohongi, Kami Siapkan Langkah Judical Review UU Cipta Kerja

Sekjen KSBSI: Buruh Dibohongi, Kami Siapkan Langkah Judical Review UU Cipta Kerja

KSBSI.ORG: Jakarta-Dedi Hardianto Sekjen Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mengatakan organisasinya akan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) pasca DPR mensahkan Undang-Undang Cipta Kerja pada 5 Oktober lalu. Ditegaskannya, bahwa sejak awal UU ini dirancang dan dibahas, KSBSI sudah bersikap kritis, karena pemerintah dinilai tidak transparan.


 Hari Ini Massa Buruh KSBSI Turun ke Jalan, Menolak UU Cipta Kerja

Hari Ini Massa Buruh KSBSI Turun ke Jalan, Menolak UU Cipta Kerja

KSBSI.ORG: Jakarta-Seribu massa buruh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) hari ini, Senin, 12 Oktober 2020 turun aksi demo ke Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Dalam aksi itu, buruh KSBSI menegaskan menolak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh DPR di Gedung Parlemen Senayan.