Berita: nasional


Andalangi: Mulai 1 Januari UMP/UMPS dan UMSK Diterapkan

Andalangi: Mulai 1 Januari UMP/UMPS dan UMSK Diterapkan

Negara telah mengisyaratkan kepada masyarakat bahwa Bapak Presiden sangat peduli dan komitmen terhadap kesejahteraan rakyat termasuk Buruh/Pekerja, dan sangat menghargai hak asasi warganya untuk mendapatkan dan menerima pekerjaan dan upah yang layak, adil dan manusiawii.


K2N Gelar Evaluasi Penerapan Undang Undang Ketenagakerjaan dalam Perlindungan Hak-hak Pekerja Perempuan

K2N Gelar Evaluasi Penerapan Undang Undang Ketenagakerjaan dalam Perlindungan Hak-hak Pekerja Perempuan

Kesetaraan gender mencakup kesetaraan Gender di tempat kerja, menghapus diskriminasi berbasis gender dalam rekrutmen serta promosi. Hal ini menjadi penting untuk diketahui khusunya bagi para pekerja perempuan yang sering mengalami diskriminasi


INSP!R Indonesia Gelar Workshop Nasional dengan tema “Urgensi Sistem Perlindungan Sosial yang Adaftif dan Inklusif Untuk Mencegah Kemiskinan“.

INSP!R Indonesia Gelar Workshop Nasional dengan tema “Urgensi Sistem Perlindungan Sosial yang Adaftif dan Inklusif Untuk Mencegah Kemiskinan“.

KSBSI.org, JAKARTA -Yayasan Perlindungan Sosial Indonesia (YPSI/INSP!R Indonesia) menggelar Workshop Nasional Perlindungan Sosial Adaftif dan Inklusif dengan tema “Urgensi Sistem Perlindungan Sosial yang Adaftif dan Inklusif Untuk Mencegah Kemiskinan“.


Menaker Pastikan Pemerintah Dukung Forum Komunikasi Gabungan Konfederasi FOR JET SP/SB

Menaker Pastikan Pemerintah Dukung Forum Komunikasi Gabungan Konfederasi FOR JET SP/SB

Menaker memberikan apresiasi atas deklarasi yang dilakukan 6 Konfederasi besar tersebut. Menurutnya, pemerintah setuju dengan concern yang dilakukan bersama untuk mengatasi isu perubahan iklim dan transisi energi yang adil.


Ahli Pemohon Uji Materi UU Tapera: Iuran Wajib Tapera Berpotensi Menurunkan Gairah Investasi dan Memicu PHK

Ahli Pemohon Uji Materi UU Tapera: Iuran Wajib Tapera Berpotensi Menurunkan Gairah Investasi dan Memicu PHK

Terdapat potensi dampak negatif dari implementasi ketentuan bersifat wajib iuran tapera disertai dengan pengenaan sanksi antara lain menurunnya gairah investasi dan meningkatnya jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).


KSBSI Gelar Audiensi Dengan Yassierli Menteri Ketenagakerjaan RI

KSBSI Gelar Audiensi Dengan Yassierli Menteri Ketenagakerjaan RI

Agenda ini merupakan ajang silaturahmi dan diskusi ketenagakerjaan sekaligus ramah tamah dan kali pertama secara resmi KSBSI dterima langsung oleh Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan baru jajaran kabinet Merah Putih, Ikut mendampingi Indah Anggoro Putri selaku Dirjen PHI dan Jamsos.


KSBSI Gelar Lokakarya Cakupan PKB Melalui Implementasi Konvensi ILO 98

KSBSI Gelar Lokakarya Cakupan PKB Melalui Implementasi Konvensi ILO 98

Agenda ini merupakan diskusi yang melibatkan pemangku kepentingan perburuhan dalam mendiskusikan dan berbagi praktik baik tentang implementasi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang nantinya akan dijadikan kertas psosis bagi serikat buruh atau bisa ijadikan masukan atau dibawa sebagai isu krusial untuk dapat masuk dalam pembahasan Prolegnas di DPR RI dalam Waktu dekat ini.


KSBSI Apresiasi Kebijakan Naiknya Gaji Guru ASN dan Honorer

KSBSI Apresiasi Kebijakan Naiknya Gaji Guru ASN dan Honorer

"Setiap individu di negeri ini berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan layak. Oleh karena itu, kami akan terus berupaya menghadirkan solusi dan langkah nyata untuk mencapai tujuan bersama ini," kata Presiden Prabowo Subianto.


Pengembangan Keterampilan dan Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab Dapat Mencegah Defisit Pekerjaan yang Layak.

Pengembangan Keterampilan dan Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab Dapat Mencegah Defisit Pekerjaan yang Layak.

Elly menekankan Kembali bahwa, pengembangan keterampilan dan Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab adalah cara yang tepat untuk mencegah defisit pekerjaan yang layak. "Kita harus terus membangun pabrik-pabrik di seluruh negeri, tempat para pekerja merasa aman, memperoleh upah yang layak, dapat memperoleh keterampilan baru, memiliki waktu istirahat yang cukup, dan mampu membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja untuk mewakili kepentingan mereka."


Pengujian Materiil UU Tapera,  Mendengar BP Tapera Sebagai Pihak Terkait

Pengujian Materiil UU Tapera, Mendengar BP Tapera Sebagai Pihak Terkait

"Terkait istilah penabung mulia, saya pikir tidak pas, seolah-olah ini menyejukkan hati namun sebenarnya dalam gugatan kita juga mengeluhkan tentang sebera jauh kemampuan pekerja untuk dipotong upahnya." ungkap Parulian.