Mengawali tahun baru 2026, Pasukan Serikat Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (PANSER KSBSI) kembali menggelar Pendidikan dan Pelatihan (diklat) yang digelar di Army Camping Ground, Gunung Bunder, Jawa Barat 3 dan 4 Januari 2026. Diklat ini merupakan Pelatihan PANSER Angkatan ke X.

"Semoga pabrik ini akan terus berproduksi, sehingga pekerja mendapatkan upah. Perusahaan yang baru saja dibuka, telah menerima karyawan sejumlah 1.400 dan masih akan menerima sampai sejumalah 4.000 pekerja."

KSBSI telah mengajukan draf revisi RUU Ketenagakerjaan ke DPR RI dengan 60 pokok usulan utama, berfokus pada pengembalian hak-hak pekerja yang hilang pasca terbitnya UU Cipta Kerja. Poin utama meliputi kepastian pesangon, penetapan UMK oleh Gubernur, pembatasan ketat TKA, PKWT dan perlindungan bagi pekerja online.

Merespon hal tersebut, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban mengungkapkan bahwa KSBSI mengapresiasi penandatanganan PP tentang Pengupahan oleh Presiden Prabowo. Namun, KSBSI masih menunggu implementasi dari PP tersebut dan berharap bahwa kenaikan upah tidak lebih rendah dari tahun ini.

Yang perlu kita perkuat dalam kebijakan Ojol ini, menetapkan status pekerja ojol, status hukum pemilik platform, menetapkan hubungan kerja, Hak pekerja platform, Keselamatan dan Kesehtan Kerja (K3), Perlindungan Jaminan Sosial, Hak berorganisasi dan berunding, Pengaturan Hubungan Industrial (sosial dialog), dan mengenai imbalan atau renumerasi, potongan aplikasi, penguatan algoritma, serta mekanisme pengawasan

Gabungan 6 Konfederasi besar Serikat Pekerja Serikat Buruh terus berkomitmen dalam memperjuangakan isu masa depan yakni perubahan iklim dan transisi yang berkeadilan, mendorong disetiap kebijakan transisi energi maupun transisi di sektor lainnya untuk berfokus pada pembangunan serta perlindungan manusianya, terutama dalam membangun kapasitas pekerja yang akan terdampak. Hal itu sesuai dengan diantara 4 strategi For-JET SP/SB yang dihasilkan dalam pertemuan di bukan April yang lalu, yakni tentang Kapasitas Building.

Dalam catatannya, kolaborasi Media KSPI dan Media KSBSI menguraikan bahwa meskipun kegiatan kampanye perdana di CFD Thamrin berjalan lancar, namun ternyata menyisakan catatan khusus, yakni masih minimnya literasi seputar isu transisi yang adil.

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi KSBSI Jawa Barat terutama untuk memperkuat solidaritas, memperdalam koordinasi, serta menyusun strategi dan program kerja organisasi dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan di tahun mendatang. Melalui forum ini, seluruh peserta perwakilan federasi afiliasi KSBSI yang mempunyai anggita di Jawa Barat diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk memperkuat peran serikat buruh di wilayah Jawa Barat.

Kebebasan berserikat itu dilindungi oleh konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 3. Hal ini kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh,