Jadi, mengapa kita melakukan kegaiatan ini bertujuan mengkolaborasi atau mengexsplor komisi-komisi diantaranya ada komisi AD/ART, Tata tertib, GBHO, dan Credential, gunanya untuk memperbaiki, dan memberi masukan untuk Kongres kedepan.

alannya sidang hari ini, kami selaku kuasa hukum KSBSI sangat kecewa, kami sudah menduga bahwa DPR akan menjawab sebagaimana yang disampaikan tadi, bahwa mereka telah menyetujui Perppu menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna tanggal 21 Maret yang lalu, dalam masa persidangan yang ke 4.

KSBSI.org,JAKARTA-Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri afiliasi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DPC FSB GARTEKS KSBSI) Serang Raya Banten, sukses meresmikan ‘GARTEK MART’. Usaha minimarket ini bermitra dengan PT. Invals Gaya Cipta, dimana sebuah bisnis yang menjual kebutuhan sembako dan jenis lainnya untuk buruh dan masyarakat di Kabupaten Serang.

Hari ini, kami telah bertemu dengan Bapak Walikota, pertemuan berjalan hangat dan cair, pertemuan tersebut dalam rangka menyampaikan pernyataan bersama yang sudah kami tandatangani bersama dengan AP2HI tentang perlindungan perempuan di sektor perikanan pada minggu lalu.

Bahwa banyak sekali alasan yang mendasar sehingga kami menolaknya, selain RUU Kesehatan ini bakal merugikan buruh/pekerja, dan minimnya partisipan publik didalam penyusunannya.

KSBSI.ORG, JAKARTA - Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DEN KSBSI) melalui Tim Kuasa Hukum Judicial Review (JR) KSBSI merilis pernyataan sikap resmi atas disahkannya Perppu Cipta Kerja menjadi Undang Undang (UU).

KSBSI.org,JAKARTA - Ida Fauziyah Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.5 Tahun 2023 Tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor Yang terdampak Perubahan Ekonomi Global.

Kita dapat pastikan bahwa permenaker ini tidak akan bisa menjamin tidak adanya PHK, tapi hanya memastikan pemotongan upah 25%, artinya upah pekerja padat karya berbasis eksport akan dibayarkan dibawah upah minimum.

Prosedur yang dibuat Romo Paschal itu sudah benar. Dia mempunyai kewajiban sebagai Ketua KKPPMP, untuk melaporkan ke 12 instansi pemerintah dan Kepala BIN. Karena mendapat aduan masyarakat terkait dugaan mafia PMI. Anehnya, kok sekarang justru dia dilaporkan ke pihak kepolisian. Padahal Romo Paschal berjuang atas nama kemanusiaan

Kami akan melakukan demo di PN Jakarta Pusat, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia no.9 Tahun 1998 Tentang Penyampaian Pendapat Dimuka Umum.