Dengan putusan ini, lahir norma baru yang menegaskan bahwa pembayaran manfaat dana pensiun dapat dilakukan sekaligus (lumpsum), sesuai dengan pilihan dan hak peserta, serta tidak lagi dibatasi secara 'wajib' untuk dibayarkan secara berkala.

Permohonan ini diajukan oleh Alfonsius Londoran dkk, dengan Tim Kuasa Hukum: Saut Pangaribuan SH MH, Marjan Tusang SH MH, Harris Manalu SH dan Dwi Sihol Marito Manalu SH.

Sri Rejeki menegaskan, kasus penyekapan dengan kekerasan brutal ini harus menjadi perhatian serius publik karena menyangkut keselamatan perempuan dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Aksi Solidaritas mendukung perjuangan buruh PK FSB KAMIPARHO KSBSI PT Doga akan dilaksanakan pada Selasa tanggal 23 Juni 2026 sampai dengan Kamis 25 Juni 2026.

Buruh berharap apa yang menjadi tuntutan mereka bisa dipenuhi oleh pihak perusahaan, dan buruh memperoleh apa yang sudah menjadi hak normatif buruh.

Sedikitnya ada 2 pasal dalam UU P2SK yang digugat untuk diuji materiil ke MK, yakni Pasal 161 ayat 2 dan Pasal 164 ayat 2.

Dalam siaran pers-nya, FPE KSBSI Komisariat PT Freeport Indonesia menyatakan, karakter Dana Pensiun tidak sama dengan Jaminan Pensiun yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan yang bersifat wajib. Kepesertaan dana pensiun adalah sukarela -boleh menjadi peserta dan boleh tidak menjadi peserta.

DPP FSB NIKEUBA KSBSI menyambut baik dukungan DPRD Kab Bogor kepada buruh PT YHC Keramika Indonesia, salah satunya adalah sikap yang ditunjukkan Komisi IV DPRD yang telah meng-ultimatum Disnaker dan Diswasnaker Bogor untuk segera menyelesaikan persoalan ini.

"Jadi jangan memindahkan pekerja tapi tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam PKB. Kenapa ketentuan yang sudah diatur dalam PKB itu tidak dilaksanakan?" tandas Arif.

Tak main-main, aksi unjuk rasa ini rencananya akan digelar selama 3 hari berturut-turut sejak hari ini, Senin hingga rabu 9-11 September 2024 dengan titik aksi di Hotel Golden Boutique.