Berita: kasus


Demo PN Jakarta Pusat, Ratusan Buruh PT Elteha Internasional Tuntut Kejelasan Verifikasi Akhir Pasca Pailit

Demo PN Jakarta Pusat, Ratusan Buruh PT Elteha Internasional Tuntut Kejelasan Verifikasi Akhir Pasca Pailit

Sedikitnya 200 orang Buruh Karyawan/Karyawati PT Elteha Internasional menggelar aksi demonstrasi di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menuntut kejelasan dari proses Verifikasi Akhir pasca pailit yang tertunda sejak 8 April 2021 lalu.


Talk Show KSBSI, Regulasi Cipta Kerja Langgar Konvensi ILO 98/1949? Simak Ulasannya

Talk Show KSBSI, Regulasi Cipta Kerja Langgar Konvensi ILO 98/1949? Simak Ulasannya

"Tiga konfederasi dan ITUC telah mengirim surat ke ILO pusat di Jenewa minta Regulasi Cipta Kerja ini dibahas dalam Konferensi ILO Juni mendatang. Dan telah dilaporkan Regulasi Cipta Kerja ini telah melanggar Konvensi ILO 98/1949 Tentang Hak Berorganisasi dan Berunding Bersama." tegasnya.


Serikat Buruh F HUKATAN KSBSI Desak Pemkab Berau Bersikap Terkait PHK Sepihak di PT NPN

Serikat Buruh F HUKATAN KSBSI Desak Pemkab Berau Bersikap Terkait PHK Sepihak di PT NPN

KSBSI.org, Tanjung Redeb – Konfilik antar perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Natura Pasific Nusantara (NPN) dengan buruh, berujung unjuk rasa. Ratusan buruh yang tergabung di F-Hukatan DPC KSBSI Berau menuntut Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, turun tangan menyelesaikan konflik yang terjadi saat ini.


LBH KSBSI Sampaikan Rasa Terima Kasih untuk Wakil Menteri ATR dan Kader PSI

LBH KSBSI Sampaikan Rasa Terima Kasih untuk Wakil Menteri ATR dan Kader PSI

"Terbitlah kemudian SPKT dari BPN Tangerang. Kini Training Center KSBSI di Jeungjing, Cisoka, sudah bebas blokir, tidak dalam keadaan disita dan sudah bebas perkara atau tidak dalam keadaan sengketa dan tidak ada riwayat kasus,"


Tanah KSBSI di JEUNGJING Bebas Blokir dan Perkara, KSBSI Apresiasi Wamen ATR/BPN dan PSI

Tanah KSBSI di JEUNGJING Bebas Blokir dan Perkara, KSBSI Apresiasi Wamen ATR/BPN dan PSI

"Sudah berulang kali kami bolak-balik ke lokasi tanah, ke kantor desa, kantor camat, kantor bupati dan kantor BPN namun tidak seorang atau tidak satu lembaga pun yang berani mengeluarkan dokumen itu.”


Tolak Keras Perppu Cipta Kerja jadi UU, 3 Konfederasi Siapkan Aksi Besar dan Gugatan Hukum

Tolak Keras Perppu Cipta Kerja jadi UU, 3 Konfederasi Siapkan Aksi Besar dan Gugatan Hukum

"Karena itu kami meminta kepada pemerintah untuk benar-benar dan juga MK mendengarkan nurani rakyat, mendengarkan suara rakyat bahwa Perppu ini jelas-jelas sudah mencederai demokrasi di bangsa ini,"


Tidak Siap, Presiden Jokowi Minta Sidang Ditunda, Pemohon: Upaya Mengulur-ulur Waktu

Tidak Siap, Presiden Jokowi Minta Sidang Ditunda, Pemohon: Upaya Mengulur-ulur Waktu

"Mengingat pemeriksaan perppu di MK yang memiliki batas waktu yang mulia, kami menganggap bahwa ini adalah upaya mengulur ulur waktu dari pemerintah terhadap pemberian keterangan." tegasnya.


KSBSI Siap Ikuti Sidang Kedua Uji Formil Perppu Ciptaker, Luring dan Daring

KSBSI Siap Ikuti Sidang Kedua Uji Formil Perppu Ciptaker, Luring dan Daring

Sehubungan dengan hal itu, berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maka para pihak wajib hadir memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi.


10 Alasan KSBSI Uji Formil Perppu Cipta Kerja

10 Alasan KSBSI Uji Formil Perppu Cipta Kerja

Bahwa penghapusan berbagai pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003) dalam Perpu 2/2022 sedangkan pengganti norma hukum dalam pasal yang dihapus tidak diatur dalam Perpu 2/2022 seperti pasal-pasal yang mengatur besaran pesangon atas terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK), menurut Pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum di bidang hukum pesangon.


Jadwal Sidang Gugatan Perppu Cipta Kerja yang Diajukan KSBSI, Perkara Nomor 6/PUU-XXI/2023

Jadwal Sidang Gugatan Perppu Cipta Kerja yang Diajukan KSBSI, Perkara Nomor 6/PUU-XXI/2023

Lebih cepat dari prediksi semula, rupanya MK mempercepat penetapan sidang perdana untuk perkara yang diajukan KSBSI ini