Berita: pressrelease


Press Release Pernyataan Sikap Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atas Undang-Undang No.4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA)

Press Release Pernyataan Sikap Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atas Undang-Undang No.4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA)

Pernyataan Sikap Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atas Undang-Undang No.4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA)


Press Release KSBSI Atas Dokumen Rencana CIPP Just Energy Transition Partnership (JETP)

Press Release KSBSI Atas Dokumen Rencana CIPP Just Energy Transition Partnership (JETP)

JETP jelas mengabaikan aspirasi pekerja/buruh sebagai salah satu pemangku kepentingan utama dalam proses JETP dan terkesan hanya dilibatkan untuk melegitimasi di forum dialog padahal memiliki kesempatan sangat ideal untuk mewujudkan implementasi transisi berkeadilan yang ideal di Indonesia.


DEN KSBSI Mengutuk Keras Tindakan Oknum Kuasa Hukum Menyeret Buruh Perempuan FKUI

DEN KSBSI Mengutuk Keras Tindakan Oknum Kuasa Hukum Menyeret Buruh Perempuan FKUI

SIARAN PERS KONFEDERASI SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA


14 September, KSBSI Siapkan Aksi Nasional Besar-besaran, Tuntut Pembatalan UU Ciptaker

14 September, KSBSI Siapkan Aksi Nasional Besar-besaran, Tuntut Pembatalan UU Ciptaker

KSBSI meminta Mahkamah Konstitusi (MK) segera membatalkan Omnibus Law UU Ciptaker (UU No. 6 Tahun 2023), khususnya klaster ketenagakerjaan. Sebagaimana hasil sidang ILO di Jenewa Swiss, bahwa Omnibus Law UU Ciptaker bertentangan dengan prinsip-prinsip perburuhan, dan itu harus dibatalkan.


Simposium Nasional: Peta Jalan Reformasi Hukum Perburuhan di Indonesia

Simposium Nasional: Peta Jalan Reformasi Hukum Perburuhan di Indonesia

Kami juga secara tegas menyatakan bahwa Undang Undang Cipta Kerja secara khusus kluster ketenagakerjaan harus dibatalkan karena secara nyata membawa kesengsaraan kepada buruh/pekerja di Indonesia dan kami akan terus melakukan upaya perlawanan baik secara hukum maupun aksi/demonstrasi terhadap undang-undang tersebut beserta ketentuan turunannya.


KSBSI Resmi Ajukan Judicial Review Perppu Cipta Kerja ke MK

KSBSI Resmi Ajukan Judicial Review Perppu Cipta Kerja ke MK

Perppu ini tidak membuat kepastian hukum tapi justru menimbulkan ketidakpastian baru bagi pengusaha dan buruh serta investor. Semua akan bingung, hukum mana yang berlaku, dan perpotensi kuat digagalkan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung


9 Januari, KSBSI Gugat Perppu Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi

9 Januari, KSBSI Gugat Perppu Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi

"Seperti yang dijelaskan tadi, paling lambat Senin kita akan ajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Lalu kami juga akan membangun aliansi-aliansi bersama serikat buruh serikat pekerja yang lain, kita akan bersama-sama menangani persoalan ini,"


Dedi Hardianto Bantah Pernyataan Menaker yang Mengklaim KSBSI Ikut Merekomendasikan  Permenaker No.2 Tahun 2022 Tentang JHT

Dedi Hardianto Bantah Pernyataan Menaker yang Mengklaim KSBSI Ikut Merekomendasikan Permenaker No.2 Tahun 2022 Tentang JHT

KSBSI.org, JAKARTA -Ditengah panasnya polemik Permenaker No.2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT), Ida Fauziyah Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) kembali membuat pernyataan pers. Dia menegaskan bahwa Permenaker ini dibuat berdasarkan rekomendasi dari pihak yang berkepentingan.


Pernyataan Sikap KSBSI: Cabut Permenaker Nomor 2 Tahun 2022

Pernyataan Sikap KSBSI: Cabut Permenaker Nomor 2 Tahun 2022

PERNYATAAN SIKAP Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia


Press Release, Aksi KSBSI untuk Buruh Kamboja serukan Pembebasan Aktivis yang Ditangkap!

Press Release, Aksi KSBSI untuk Buruh Kamboja serukan Pembebasan Aktivis yang Ditangkap!

Ditujukan kepada: 1. Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Perdana Menteri Kerajaan Kamboja 2. H.E. Dr. Ith Samheng, Menteri Tenaga Kerja dan Pelatihan Kejuruan 3. Samdech Krolahom Sar Kheng, Wakil Perdana Menteri Kamboja, Menteri Dalam Negeri