KSBSI.ORG-JAKARTA, Sulistri Sekjen FSB Kamiparho-KSBSI menegaskan bahwa isu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan salah satu strategi dalam pengorganisasian serikat pekerja serikat buruh. Hal itu Ia sampaikan saat menjadi narasumber di acara Akademi Pengorganisasian Nasional 2022 atau National Organising Academy 2022 yang diselenggarakan oleh ITUC Asia Pasific (ITUC AP) pada, Selasa (04/10/2022) di Jakarta.
Baca juga: Disela Sidang ILC ke-110, Presiden KSBSI Bertemu Dan Berdialog dengan Sekjen ITUC,
Dalam kesempatan tersebut, Sulistri membawakan materi tentang pengorganisasian seputar K3 dari konteks hukum yang berlaku di nasional dan international serta dalam konteks tingkat perusahaan, bagaimana K3 bida diterapkan dalam PKB di sebuah perusahaan.
"kalau boleh dijabarkan standart ketenagakerjaan tentang K3, bagaiamana landasan dasar K3 ini diatur dalam aturan perundang-undangan, mulai dari UU No 13 tahun 2003, UU No 1 tahun 1970, KILO 187, KILO 155." katanya
Ia juga menjelaskan tentang Panitia pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), manfaatnya begitu berarti bagi pekerja di tingkat perusahaan.
"Tantangan dalam pelaksanaan K3 dari segi pandang Pengusaha, K3 masih dianggap beban tambahan (cost) bagi pihak perusahaan, bukan garis pengaman dari produktivitas kerja." ungkapnya
"Sementara untuk tantangan dalam pelaksanaan K3 bagi SP/SB antara lain, kurangnya pemahaman terhadap isu-isu K3 secara merata, baru sebagian yang faham pentingnya K3 dari pekerja maupun pengurus SP/SB. Di beberapa SP/SB, Isu K3 belum menjadi isu prioritas. Kurangnya sosialisasi K3 di tingkat perusahaan/ pekerja/ PUK/PK dan perangkat organisasi SP/ SB. Anggaran organisasi yang masih terbatas sulit untuk dapat mengimplemensikan isu-isu K3. SDM SP/ SB masih terbatas untuk mensosialisasikan pentingnya K3." jelasnya
"Dan kalau dari pemerintah, tantangan dalam pelaksanaan K3 pemerintah, Kualitas penerapan K3 rendah, Kualitas riksa uji K3 rendah, Kuantitas dan Kualitas Pengawasan belum berfungsi optimal, Obyek pengawasan K3 semakin komplek, Tindakan sanksi hukum dan sanksi adminitrasi terhadap perusahaan yang melanggar norma K3 masih lemah. Produk Undang-undang K3 yang ada saat ini (UU No.1/1970) sebagai sanksi pidana maupun sanksi administrasinya terhadap pelanggaran K3 sudah ‘ tidak layak’ dengan perkembangan jaman." bebernya.
Terakhir, Sulistri berharap bahwa K3 saat ini sudah menjadi salah satu hak fundamental, untuk itu perlunya sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat dan khusunya para stakeholder bidang ketenagakerjaan. Isu K3 bukan lagi isu pinggiran, K3 perlu dikuatkan terutama di tempat kerja.
Seperti diketahui, Agenda Akademi ini bertujuan melatih pengurus serikat buruh di Asia-Pasifik khususnya di Indonesia dalam upaya memperkuat pengorganisasian dan untuk mengembangkan rencana kampanye pengorganisasian.
Sebelumnya rangkaian agenda kegiatan pengorganisasian tersebut sudah pernah dilakukan oleh ITUC-AP melalui daring dengan peserta regional, Ada 3 isu yang akan di fokuskan dalam kampanye garis depan ITUC, yaitu, terkait Kontrak Sosial Baru untuk Pemulihan dan Ketahanan, lalu ada perubahan iklim dan ketenagakerjaan serta pekerjaan dengan transisi yang Adil, serta Demokrasi untuk rakyat.
Rangkaian kegiatan ITUC di Indonesia diikuti oleh perwakilan dari KSBSI dan KSPI dimana kedua Konfederasi tersebut adalah afiliasi dari ITUC. Dan nantinya kegiatan ini akan secara impresif akan memberikan pendekatan strategis untuk membangun kekuatan pekerja/buruh. Peserta akan belajar dengan membuat analisis SWOT dari gambaran/situasi di Indonesia.
Bagaimana peserta bisa menetapkan target secara strategis (strategic targeting). Bagaimana menguraiankan perencanaan (planning overview). Penetapan tujuan (goal setting). Apa pencapaiannya untuk pekerja. Bagaimana sebuah kapasitas yang di perlukan dalam menjalankan kampanye, Mengukur sebuah kemajuan dan pencapaian.
Hadir dalam agenda tersebut Patuan Samosir perwakilan ITUC-AP dan Carol selaku perwakilan ITUC serta peserta akademi perwakilan dari KSBSI dan KSPI. (RED/HTS/MBJ)