Aktivis Buruh Tangerang Raya: Waspada, PSBB Banyak Dimanfaatkan Pengusaha Nakal

Aktivis Buruh Tangerang Raya: Waspada, PSBB Banyak Dimanfaatkan Pengusaha Nakal

KSBSI.ORG: Tangerang - Tri Pamungkas Ketua DPC FSB GARTEKS KSBSI Tangerang Raya mengatakan diperpanjangnya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Tangerang Raya dianggap baik mencegah penyebaran Covid-19. Agar tidak meluas ditengah masyarakat. Namun PSBB ini dalam urusan melindungi buruh/pekerja dinilainya masih memiliki kelemahan.

Baca juga:  Berdialog Dengan Ganjar Pranowo, KSBSI Jateng Desak Evaluasi Kartu Prakerja,

Sebab dana pandemi Covid-19 dalam bentuk paket Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang digelontorkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (Pemda) sangat besar. Tapi sayangnya, BLT masih kurang sasaran. Khususnya pada buruh yang saat ini mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan.

 

“Padahal buruh yang sedang kesusahan sedang membutuhkan bantuan. Kami mendapat laporan dibeberapa wilayah pesisir utara di Tangerang, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan BLT,” ujarnya waktu diwawancarai, di Sekretariat KSBSI, Cipinang Muara Jakarta Timur,  Jumat 30 April 2020.

 

Dalam urusan kasus PHK, ia menegaskan DPC FSB GARTEKS Tangerang Raya tetasp menolak keras ketika ada buruh diberhentikan kerja pada saat PSPB. Dia mencurigai, justru ditengah pandemi Covid-19, menjadi ajang perusahaan nakal memanfaatkan situasi.

 

“Perusahaan nakal ini sengaja melakukan PHK kepada buruhnya dengan alasan pandemi Covid-19. Tujuannya sudah jelas menghindari status kontrak kerja berkelanjutan, pesangon dan THR Idul Fitri, dan uang pensiun buruh,” ungkapnya.

 

Intinya Pemda Tangerang tidak boleh diam dengan modus jahat ini. FSB GARTEKS Tangerang Raya sendiri sudah mendesak Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Banten agar memberikan sanksi kepada perusahaan nakal. Bukan menghilang dan kecolongan,” pungkasnya. 

 

Dikatakannya, langkah advokasi organisasi yang dipimpinnya ketika ada anggota dan buruh terancam PHK, biasanya langsung menjumpai perwakilan perusahaan. Kemudian melakukan dialog mencari jalan tengah.

 

“Waktu berunding dengan pihak perusahaan kami selalu menawarkan agar buruh tidak perlu di PHK, kalau alasannya sedang krisis keuangan imbas imbas Covid-19. Tapi solusi terbaiknya sebaiknya dirumahkan sementara sambil menunggu keadaan pulih, lalu dipekerjakan kembali,” lugasnya. 

 

Dia juga menyoroti perpanjangan PSPB masih ada perusahaan yang tidak memenuhi kriteria tapi masih dibiarkan beroperasi. “Kami minta perusahaan yang melanggar peraturan ini harus ada sanksi tegas dari pemerintah,” ujarnya.

 

Ia juga memaklumi pada perusahaan saat penerapan PSPB dijalankan memang berdampak pada upah buruh. Karena pola kerja buruh selama PSPB yang diterapkan memang memiliki beberapa kriteria di perusahaan.

 

Salah satunya sistem kerja ganjil genap. Dampak sistem kerja ini jelas pada kurangnya penghasilan buruh tiap bulan. Atau hanya dapat upah separuh saja. Walau ada juga sebagian mendapat gaji utuh. Intinya, dia berharap ditengah pandemi Covid ini, dia meminta agar buruh tetap optimis, tidak putus asa.

 

Terkait program Kartu Prakerja yang sedang dijalankan diwilayah Provinsi Banten dihentikan sementara. Sebab bantuan program ini tidak tepat sasaran. Lalu pada saat buruh yang sedang kehilangan pekerjaan ingin mendaftar lewat online lebih banyak mendapat kendala.

 

Tri menyarankan, lebih baik program Kartu Prakerja ditangani langsung oleh perwakilan serikat buruh/pekerja. Lalu mendata buruh yang kena PHK dan dirumahkan ke lapangan. Kemudian dhasil data ini dibawa ke Disnaker Provinsi dan kabupaten/kota. Supaya bantuan subsisi dimasa pandemi Covid-19 bisa disalurkan secara tepat.

 

Terakhir, dia menyampaikan buruh anggota FSB GARTEKS Tangerang Raya yang saat ini statusnya dirumahkan mencapai 100 orang dari beberapa perusahaan. Lalu buruh yang terkena PHK sekitar 300 orang. “Anggota kami yang mengalami PHK dan dirumahkan tetap kami advokasi,” tutupnya. (A1)

Komentar