KSBSI Bangka Tengah Dampingi Buruh Mogok Kerja di PT Sawit Bangka Suvarna

KSBSI Bangka Tengah Dampingi Buruh Mogok Kerja di PT Sawit Bangka Suvarna

KSBSI.ORG: Terkait masalah jaminan sosial yang tak diberikan oleh pihak perusahaan, akhirnya pengurus Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) melakukan pendampingan mogok kerja 19 buruh kelapa sawit di PT Bangka Suvarna, di Desa Guntung, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Selasa kemarin, 21 Juli 2020.

Baca juga:  FSB NIKEUBA KSBSI Gelar Dua Agenda Pelatihan Secara Bersama di 2 Wilayah, KSBSI Gelar Konsolidasi Judical Review UU Cipta Kerja, KSBSI Berkomitmen, Judical Review UU Cipta Kerja di MK Akan Berkualitas,

Dalam aksi mogok kerja buruh harian itu, KSBSI mendatangi kantor dan mendesak pihak perusahaan agar memenuhi tuntutan buruh. Adapun tuntutan buruh mogok kerja ini diantaranya, mendesak keterbukaan slip gaji, upah UMP, BPJS ketenagakerjaan, serta kenaikan upah kerja.

 

Setelah melakukan pertemuan, akhirnya pengurus KSBSI Fernandez melakukan pertemuan dengan perwakilan perusahaan, salah satunya bidang operasional lapangan Anjas serta HRD Endang serta staf lainnya.

 

Dalam dialog itu,sempat terjadi perdebatan antar perwakilan serikat buruh dan perusahaan. Pasalnya, perwakilan perusahaan dinilai berbelit-belit menjawab tuntutan buruh yang melakukan mogok kerja.

 

Termasuk, kata Fernandez ketika ditanya keseriusan perusahaan dalam membayar UMP, bukti slip gaji, alat pelidung kerja dan sebagainya, pihak perusahaan juga terkesan terkesan tertutup. Karena perwakilan perusahaan beralasan pertanyaan itu tidak bisa dijawab semuanya, bukan wewenang mereka.

 

Kemudian, Endang HRD perusahaan mengatakan terkait iuran BPJS ketenagakerjaan di perusahaan mereka,  sudah ada item yang harus dipenuhi. “Antara lain jaminan kecelakaan, kematian, hari tua dan pensiun pak, namun pihak PT ini tidak sanggup membayar semuanya pak.Hanya saja perusahaan sanggup membayar 2 item saja yaitu jaminan kecelakaan dan kematian jadi tidak tidak benar kalau saldonya kosong pak,” ucap Endang.

 

Begitu juga, ketika ditanya masalah Upah Minimum Propinsi (UMP) Bangka Belitung sebesar Rp3,2 juta, pihak perusahaan sudah membayar upah Rp 130 ribu selama 25 hari kerja. Namun Marsudi, salah satu perwakilan aksi mogok secara tiba tiba mengklarifikasi pernyataan Anjas dari perwakilan perusahaan tidak benar.

 

“Ucapan pak Anjas soal UMP itu tidak benar semuanya pak, yang dibayar 130 ribu/ hari itu hanya pekerja perawatan itu memang ketemu Rp3,2 juta sedangkan yang panen pak hanya di bayar Rp99 ribu/ hari saja kalau di total tidak sampai Rp3 juta. Berarti disini tidak pas kalau semua udah masuk standar UMP pak,”ucapnya.

 

Termasuk peralatan kerja, Marsudi mengaku masih beli sendiri tanpa disediakan dari perusahaan. Padahal di perusahaan lain, semua kelengakapan peralatan kerja sudah ada dan di sediakan.

Sementara itu, Kristianus Dio, salah satu perwakilan KSBSI menegaskan agar PT Sawit PT Bangka Suvarna tidak boleh mengabaikan hak upah dan kesejahteraan buruh. Dia menilai, standar operasional perusahaan ini sangat dipertanyakan.

 

“sebab melihat fakta-fakta di lapangan, masih terjadi aksi mogok menuntut hak, jadi secara administrasi perlu diragukan seperti plank nama PT tidak ada dan terkesan janggal. Saya berharap perusahaan lebih transparan tanpa ada konspirasi sehingga akan tercipta lebih harmonis antara pekerja dan perusahaan,” jelas Kris.

 

Intinya, apabila tuntutan tidak dipenuhi,  maka KSBSI mengerahkan masa buruh sebanyak banyaknya untuk melakukan aksi demo yang lebih besar lagi. “Supaya keluhan dan hak buruh bisa di dengar oleh pemerintah serta pihak terkait biar kebenaran hak buruh bisa berwujud,” tutupnya. (sumber wartarakyat.co.id)

 

Komentar