Sekjen KSBSI: Buruh Dibohongi, Kami Siapkan Langkah Judical Review UU Cipta Kerja

Sekjen KSBSI: Buruh Dibohongi, Kami Siapkan Langkah Judical Review UU Cipta Kerja

KSBSI.ORG: Jakarta-Dedi Hardianto Sekjen Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mengatakan organisasinya akan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) pasca DPR mensahkan Undang-Undang Cipta Kerja pada 5 Oktober lalu. Ditegaskannya, bahwa sejak awal UU ini dirancang dan dibahas, KSBSI sudah bersikap kritis, karena pemerintah dinilai tidak transparan.

Baca juga:  Buruh Wajib Baca, LBH KSBSI Beberkan 11 Pasal Krusial UU Cipta Kerja,

Berhubung UU Cipta Kerja tidak mengakomodir kepentingan serta mendegradasi hak buruh, maka langkah yang dilakukan KSBSI tetap melakukan jalur hukum, dengan cara judicial review. Ada beberapa poin pasal-pasal krusial yang akan di uji materi KSBSI nantinya di MK. Seperti  masalah persoalan pesangon, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), kerja kontrak (outsourching) yang diperluas.

 

“Setelah mengkaji UU Cipta Kerja, kami menilai banyak pasal-pasal yang bermasalah dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai UUD 1945. Makanya, selain melakukan aksi demo, KSBSI akan mempersiapkan langkah judicial review,” lugasnya, saat diwawancarai, disela aksi demo yang dilakukan KSBSI hari ini disekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin, 12 Oktober 2020.

 

Tegasnya, Dedi mengatakan kalau buruh tidak melakukan sikap kritis terhadap UU Cipta Kerja, masa depan buruh di Indonesia semakin mengerikan. Salah satunya, segala bentuk jenis pekerjaan saat ini telah menjadi status kontrak. Sehingga jaminan kerja dan kelayakan hidup buruh menjadi buram, tanpa ada kejelasan.

 

“Kami mendesak agar Presiden Jokowi segera mengeluarkan Perpu untuk membatalkan UU Cipta Kerja. Walau kami tahu, posisi beliau saat ini memang dalam keadaan terjepit dan tak mungkin mengeluarkan kebijakan Perpu,” ungkapnya.

 

Selain itu KSBSI juga telah mengintruksikan kepada semua pengurus federasi yang berafiliasi dengan KSBSI melakukan aksi serentak di 25 provinsi dan kabupaten/kota dari 12-16 Oktober ini. Sebab, pemerintah dan DPR tidak konsisten dengan janji politiknya untuk mengakomodir kepentingan buruh dalam UUCipta Kerja.

 

“KSBSI salah satu perwakilan serikat buruh yang ikut dalam agenda Tripartit Nasional salah satu serikat buruh yang menjadi korban dibohongi oleh pemerintah dan DPR, karena mereka tidak menepati janji politiknya mengakomodir kepentingan buruh, sesuai kesepakatan agenda Tripartit Nasional,” tutupnya. (A1)

 

 

 

 

Komentar