Negara Kawasan Asia Pasifik Masih Minim Menjalankan Jaminan Sosial

Negara Kawasan Asia Pasifik Masih Minim Menjalankan Jaminan Sosial

KSBSI.ORG: Ditengah pandemi Covid-19, telah menyoroti perlunya sistem perlindungan sosial kepada masyarakat dunia, khususnya negara-negara dikawasan Asia Pasifik. Berdasarkan laporan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkapkan meskipun sebagian besar sosioekonomi di negara Asia Pasifik mengalami kemajuan pesat, namun sistem dan jaminan perlindungan sosial kepada buruh/pekerja masih banyak yang lemah. Sehingga menimbulkan kesenjangan.

Baca juga:  KSBSI Resmi Bentuk Tim Kajian dan Hukum Uji Materi UU Cipta Kerja, DPRD dan Pemkab Serang Mendukung Buruh, Menolak UU Cipta Kerja, Negara Berkembang Harus Investasi 1,2 Triliun Dolar Untuk Perlindungan Sosial,

Lembaga United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) bersama International Labour Kantor Regional Organisasi (ILO) membeberkan sekitar setengah penduduk dari populasi penduduk dikawasan Asia Pasifik masih belum memiliki jaminan perlindungan sosial. Hanya sedikit negara yang memiliki sistem perlindungan sosial yang diberikan kepada masyarakatnya.

 

Sekretaris Eksekutif ESCAP Armida Salsiah Alisjahbana mengatakan, ditengah situasi pandemi Covid-19, negara-negara dikawasan Asia Pasifik harus hadir memberikan perlindungan sosial. “Kalau negara tidak hadir, kemungkinan besar hanya memperburuk kemiskinan dan kesenjangan sosial, ”katanya dalam keterangan tertulis beberapa waktu lalu.

 

Oleh sebab itu, dia menyarankan, dalam memberikan program jaminan perlindungan sosial yang efektif adalah dengan cara pendekatan dialog. Kemudian harus bisa menciptakan program bantuan sosial dalam strategi jangka pendek dan panjang dalam pemulihan pasca Covid-19 nanti.

 

Dia juga menerangkan sering sekali dalam program pengentasan kemiskinan mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan sebagian besar program yang ditargetkan memang tidak tepat sasaran ke keluarga miskin. Karena itu, dia menyarankan bagi kepala pemerintah dikawasan Asia Pasifik yang menjalankan program jaminan sosial, harus bisa melakukan pendataan yang akurat bagi penerima jaminan sosial.

 

Kemudian, dalam hal kurangnya investasi yang signifikan juga sebagai salah satu faktor utama dari timbulnya kesenjangan sosial yang sangat tajam. Sebab masih banyak negara-negara di kawasan ini membelanjakan kurang dari 2 persen dari PDB untuk perlindungan sosial. Tingkat investasi manusia yang rendah ini sangat kontras dengan rata-rata global sebesar 11 persen.

 

Alasan utama lainnya adalah tingginya prevalensi pekerjaan informal diwilayah tersebut, yang mewakili hampir 70 persen dari semua pekerja,” pungkasnya.

 

Sementara Chihoko Asada-Miyakawa, Direktur Regional Kantor Regional ILO untuk Asia dan the Pasifik mengatakan krisis Covid-19 sangat berdampak pada kondisi perekonomian  buruh/pekerja yang bekerja di sektor informal. Karena kondisi saat ini, roda perekonomian dunia memang sedang mengalami krisis, akibat wabah Corona.

 

Dia sepakat, bahwa ditengah masa yang sulit saat ini memperluas program perlindungan sosial sangat efektif dilakukan untuk membatasi jumlah kemiskinan, ketimpangan sosial  dan daya beli. Misalnya, proporsi rumah tangga yang hidup dalam kemiskinan akan turun hingga 18 persen jika pemerintah menawarkan tunjangan anak dasar, tunjangan disabilitas dan pensiun hari tua.

 

Meskipun investasi yang dibutuhkan sebesar dua hingga enam persen dari PDB cukup signifikan, namun menunjukkan bahwa hal ini dapat diraih oleh sebagian besar negara. Laporan tersebut merekomendasikan pemerintah untuk memprioritaskan sumber daya yang ada, meningkatkan pendapatan publik, memanfaatkan teknologi dan menanamkan perlindungan sosial ke dalam strategi pembangunan nasional, didukung oleh dialog sosial,” ujarnya.

 

Laporan penelitian ini diluncurkan di sela-sela Seri Percakapan Regional kelima tentang Membangun Kembali Lebih Baik. Dialog tingkat tinggi tentang “Perlindungan Sosial: Hak untuk Semua, atau Hak untuk Beberapa?”. Menampilkan tokoh-tokoh terkemuka dari seluruh wilayah termasuk Guy Ryder, Direktur Jenderal ILO; Mereseini Vuniwaqa, Menteri Wanita, Anak-anak dan Pengentasan Kemiskinan, Fiji; Haiyani Rumondang, Direktur Jenderal Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan; Sania Nishtar, Asisten Khusus Pengentasan Kemiskinan dan Keamanan Sosial untuk Perdana Menteri, Pakistan; Kung Phoak, Wakil Sekretaris Jenderal Komunitas Sosial-Budaya ASEAN; Sarah Cook, Direktur, Institut Pembangunan Global, Universitas New South Wales; dan Michael Cichon, Profesor Emeritus, Sekolah Pascasarjana Pemerintahan di UNU, Maastricht. (A1/ilo.org)

Komentar