Malaysia Krisis Tenaga Kerja, Salah Satunya Sektor Perkebunan Kelapa Sawit, Ini Pendapat Aktivis Buruh Migran KSBSI

Berdasarkan dari beberapa data terpercaya, pihak produsen di Malaysia sedang kekurangan 1,2 juta pekerja, salah satunya pekerja di sektor perkebunan kelapa sawit.

Indonesia sendiri menjadi salah satu negara penyumbang pekerja kerja migran di Malaysia. Kontribusinya berkisar 40 persen dari seluruh pekerja migran yang datang ke Negeri Jiran. Kekurangan tenaga kerja asing ini dimulai saat terjadi pandemi Covid-19 di Malaysia. Banyak pekerja migran terpaksa kembali ke negara mereka masing-masing, termasuk dari Indonesia.

Yatini Sulistyowati Departemen Buruh Migran Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mengatakan persoalan Malaysia kekurangan pekerja migran memang sering terjadi. Walau perjaniian kerjasama pekerja migran antara Indonesia-Malaysia baru saja ditandatangani tahun ini. Dalam perjanjian ini,disepakati memberikan perlindungan pekerja migran, salah satunya bagi Asisten Rumah Tangga (ART).

Seharusnya perjanjian ini sudah berlaku sejak 2 April 2022. Namun karena ada beberapa faktor, kemungkinan akhir bulan Juni tahun ini terealisasikan. Nah, terkait pekerja migran dari negara Indonesia yang bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit itu memang benar.

“Karena pekerja migran dari negara kita memang sudah dikenal sebagai pekerja keras, ulet dan tidak gampang mengeluh,” ucapnya, saat diwawancarai di Kantor KSBSI, Cipinang Muara Jakarta Timur, Selasa (14/6/2022).

Dia menilai, kalau Malaysia sekarang ini sedang kekurangan pekerja migran, hal itu memang kesalahannya  sendiri. Sebab, saat negara tersebut jika sedang tidak butuh pekerja migran, justru mereka sering menganggap pekerja dari Indonesia itu penjahat.  Lalu banyak yang ditangkap, dipenjara kemudian dideportasi.

 “Visa dan paspor pekerja migran dari negara kita juga banyak yang disita. Kalau pun dokumen penting ini nantinya diurus kembali pasti dipersulit. Anehnya, kalau Malaysia sedang kekurangan pekerja migran, sikap pemerintahnya berubah drastis menjadi baik. Mereka selalu memohon pertolongan kepada Indonesia,” ujarnya.

Yatini mengatakan, kalau pun Malaysia memanggil pekerja migran asal Indonesia bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit tak ada masalah selama mengikuti prosedural. Tapi ia menegaskan pemerintah Malaysia harus bisa memberikan jaminan upah dan kesejaheteraan layak. Termasuk jaminan kepada keluarganya serta jaminan sosial mereka.

“Pemerintah Malaysia juga harus memberikan jaminan kepada  pekerja migran Indonesia masalah perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) selama bekerja. Mereka juga harus punya untuk melakukan perundingan dan negoisasi upah layak di perusahaan,” ungkapnya.

Selain itu, Yatini menegaskan pemerintah Indonesia harus terus memantau pekerja migran asal Indonesia yang bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit. Pasalnya, sudah banyak kasus majikan nakal yang terbongkar di Negara Malaysia. Karena terbukti mengeksploitasi pekerja migran secara berlebihan. Tapi upah yang diberikan tidak sesuai harapan. Bahkan intimidasi dan ancaman kerap mereka dapatkan.

Yatini juga menyampaikan masyarakat Indonesia sebaiknya jangan langsung percaya apabila ada orang yang mengiming-imingi bekerja di Malaysia dengan janii upah besar. Namun dibalik itu sebenarnya modus penipuan. Sebab mereka yang bekerja di Malaysia melalui sindikat perdagangan orang, biasanya hanya diberikan visa turis saja, tanpa paspor.

Sarannya kalau berniat menjadi pekerja migran negeri sebaiknya mencari informasi yang benar dari pemerintah. Karena banyak pekerja migran yang ilegal justru akhirnya menjadi susah. Mereka banyak menjadi korban eksploitasi dan diberi upah rendah oleh majikannya.

“Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum menyadari akan pentingnya memiliki dokumen resmi saat bekerja diluar negeri. Pemerintah  harus lebih rutin mensosialisasikan ke masyarakat tentang syarat dan prosedur menjadi pekerja migran,” tandasnya. (A1)