Terkait Revisi UU Ketenagakerjaan, Presiden KSBSI: Buruh Harus Cerdas

Terkait Revisi UU Ketenagakerjaan, Presiden KSBSI: Buruh Harus Cerdas

KSBSI.org: Terkait revisi undang-undang atau UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 terus memanas  bahkan bergeser pada isu perdebatan pro-kontra. Beberapa aliansi serikat pekerja/buruh sudah membangun wacana pernyataan menolak revisi yang segera dilakukan. Karena pemerintah dianggap tidak transparan terkait draft pasal demi pasal yang akan direvisi.

Baca juga: 

Tahun 2018, Menteri Tenaga Kerja, M Hanif Dhakiri pernah menyampaikan bahwa pemerintah memang berencana melakukan revisi UU Ketenagakerjaan agar menjadi sempurna. Jelasnya, dia mengatakan kebutuhan revisi sudah menjadi kebutuhan pemerintah, pengusaha dan pekerja/buruh.

“Tahun ini revisi UU Ketenagakerjaan sudah menjadi 9 agenda kerja Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) dan rencananya akan direkomendasikan ke program legislasi nasional (Prolegnas) di DPR,” terangnya, di Jakarta.

Namun dalam perjalanannya proses revisi UU Ketenagakerjaan yang dilakukan sudah beberapa kali diuji di Mahkamah Konsititusi (MK). Tapi sebagian beberapa pasal dibatalkan. Oleh sebab itulah, pihanya mengatakan masih terus melakukan pengkajian UU Ketenagakerjaan dengan penuh kehati-hatian agar tidak ada yang dirugikan. 

“Langkah yang kami lakukan untuk sementara ini melakukan pengkajian awal dengan menampung saran dari proses revisi kepada pekerja/buruh, pengusaha yang ada di Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas). Agar nantinya hasil pengkajian tidak menjadi kesalahpahaman,” ujarnya.

Elly Rosita Silaban Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mengatakan belum menentukan sikap menolak atau mendukung wacana revisi UU Ketenagakerjaan. Alasannya KSBSI belum menerima draft pasal revisi yang resmi dari pemerintah, jadi tidak ada yang perlu disikapi.

“Sebelumnya kami udah mengkonfirmasi ke beberapa pejabat Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) mengenai draft pasal yang akan direvisi. Namun  mereka mengatakan draft resmi tersebut belum ada, masih sebatas tahap pengkajian saja,” ungkapnya.

Selain itu, Elly menambahkan bahwa bukan hanya revisi UU Ketenagakerjaan yang sudah masuk ke agenda Prolegnas di DPR. Revisi PP 78 Tahun 2018 Tentang Pengupahan serta Pengawasan juga sudah masuk. Namun dia menilai sangat tidak mungkin semuanya itu bisa direvisi tahun ini. Sebab, masa bakti DPR RI 2014-2019 hanya tinggal hitungan bulan.

“Jadi sangat kecil kemungkinan revisi UU Ketenagakerjaan dan yang lainnya bisa dirampungkan tahun ini oleh DPR. Belum lagi selama proses pembahasan revisi di Gedung Parlemen pasti penuh perdebatan panjang,” ujarnya.

Untuk itulah, sikap KSBSI sementara ini segera membentuk tim internal untuk melakukan kajian terhadap pasal-pasal yang dianggap merugikan buruh (yang nantinya menjadi kertas posisi). Tujuannya sebagai argumen penolakan pasal dimaksud. Sehingga ketika KSBSI menyatakan menolak, sudah memiliki data dan argumentasi.

“Intinya KSBSI bukan sekadar teriak menolak kalau dalam draft pasal revisi ada yang merugikan buruh. Sikap penolakan juga harus bisa memberikan solusi, bukan menambah kegaduhan,” terangnya.

Tegasnnya, dia menghimbau pengurus dan anggota KSBSI tidak terjebak asumsi liar terkait isu revisi UU Ketenagakerjaan. Karena sampai hari ini draft resmi revisi pasal UU Ketenagakerjaan sama sekali belum ada diterima KSBSI.    

“Kami pikir tidak seorang pun yang bisa menjelaskan draft pasal yang resmi. Jadi sebaiknya buruh harus bersikap cerdas menyikapi isu yang bergulir dan jangan terjebak pada asumsi liar,” tutupnya. (A1)

                                                                             

 

 

 

Komentar