KSBSI.ORG: Ditengah pandemi Covid-19, telah menyoroti perlunya sistem perlindungan sosial kepada masyarakat dunia, khususnya negara-negara dikawasan Asia Pasifik. Berdasarkan laporan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkapkan meskipun sebagian besar sosioekonomi di negara Asia Pasifik mengalami kemajuan pesat, namun sistem dan jaminan perlindungan sosial kepada buruh/pekerja masih banyak yang lemah. Sehingga menimbulkan kesenjangan.

KSBSI.ORG: Pola Hubungan kerja, terutama terkait perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT yang tidak memiliki batasan (baik lamanya PKWT maupun perpanjangan PKWT) dan tidak ada sanksi bila terjadi pelanggaran atas pelaksanaan PKWT. Di sisi lain Outsourcing (ALIH DAYA) diperboleh untuk semua jenis kegiatan perusahaan dan tidak lagi ada pembatasan. Sehingga terbuka peluang bagi perusahaan untuk dapat mengalihkan semua kegiatan bisnisnya (baik kegiatan inti maupun kegiatan penunjang) pada pihak ketiga (pemborong pekerjaan).

KSBSI.ORG: Elly Rosita Silban Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban mengatakan perlawanan hukum melalui judicial review dalam melawan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan langkah yang terbaik. Jadi, sikap penolakan terhdapa undang-undang ini tak hanya sebatas aksi demo buruh saja.

KSBSI.ORG: Jakarta- Pada Jumat, 16 Oktober, perwakilan pengurus pusat federasi buruh yang berafiliasi dengan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) melakukan agenda konsolidasi, mempersiapkan tim kajian materi atau judicial review Undang-undang Cipta Kerja. Sebelumnya, Dewan Eksekutif Nasional (DEN) KSBSI menegaskan, kalau nantinya buruh dikecewakan dalam UU Cipta Kerja akan melakukan perlawanan hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).

KSBSI.ORG: Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang dinilai kontroversial oleh buruh baru saja disahkan oleh DPR RI di Gedung Parlemen Senayan. Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menilai, undang-undang ini mendegradasi hak buruh di dunia kerja, karena terdapat pasal-pasal krusial yang merugikan masa depan buruh.

KSBSI.ORG: Jakarta-Berdasarkan intruksi Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DEN KSBSI) telah mengintruksikan kepada semua pengurus yang berafiliasi dengan KSBSI untuk melakukan aksi demo disemua cabang menolak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang baru disahkan DPR RI. Aksi demo dilakukan pada 12-16 Oktober 2020. Pada Senin kemarin, 1000 buruh bersama pengurus pusat dan cabang federasi serikat buruh afiliasi KSBSI di DKI Jakarta demo ke Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

KSBSI.ORG: Jakarta-Dedi Hardianto Sekjen Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mengatakan organisasinya akan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) pasca DPR mensahkan Undang-Undang Cipta Kerja pada 5 Oktober lalu. Ditegaskannya, bahwa sejak awal UU ini dirancang dan dibahas, KSBSI sudah bersikap kritis, karena pemerintah dinilai tidak transparan.

KSBSI.ORG: Jakarta-Seribu massa buruh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) hari ini, Senin, 12 Oktober 2020 turun aksi demo ke Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Dalam aksi itu, buruh KSBSI menegaskan menolak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh DPR di Gedung Parlemen Senayan.

KSBSI.ORG: Serikat buruh seluruh dunia baru saja memperingati Hari Pekerjaan Layak (WDDW) yang diperingati setiap tahun pada 7 Oktober kemarin. Termasuk Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) ikut memperingatinya dengan kesederhanaan ditengah pandemi Covid-19, melalui konferensi pers.

KSBSi.ORG: Elly Rosita Silaban Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya menolak segala bentuk aksi kekerasan terkait demo penolakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Sebab situasi politik masih memanas. Jika buruh terjebak aksi kekerasan, akan mudah dijadikan kambing hitam oleh lawan politik dan demo penolakan UU Cipta Kerja tidak mendapat dukungan publik.