Tolak UU Cipta Kerja, FPE KSBSI Siap Kerahkan Anggota Aksi ke Jakarta

Kegiatan ini dilakukan di Hotel Santika Makasar pada, 26 Agustus 2022. Dan dihadiri sekitar 40 an perwakilan Pengurus Komisariat (PK) FPE KSBSI dari beberapa perwakilan kabupaten/kota. Adapun perwakilan FPE KSBSI yang hadir dalam kegiatan ini yakni  perwakilan FPE KSBSI dari Kabupaten Jeneponto, Wajo, Luwu  Timur dan Palu.

Hadir sebagai pembicara dalam kegiatan ini Prof. DR. Abdul Rahman, SH.MH dari Universitas Muslim Indonesia Makasar. Sementara itu dari DPP FPE KSBSI hadir Riswan Lubis Ketua Umum DPP FPE KSBSI, Nikasi Ginting selaku Sekertaris Jenderal dan Aryanti Bendahara DPP FPE KSBSI.

Dalam paparannya Prof. Abdul Rahman menjelaskan bahwa Undang-undang nomor 11 tahun 2020 bertujuan mendorong investasi, mempercepat transformasi ekonomi, menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, memberi kemudahan berusaha, menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja. Serta memberikan kemudahan perlindungan dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM dan industri dan perdagangan nasional. Lalu mengatasi masalah regulasi yang tumpang tindih, serta untuk menghilangkan ego sectoral.

“Undang Undang ini mendapat penolakan yang masif dari kalangan buruh. Selain materinya yang dianggap merugikan pekerja/buruh, proses penyusunannya juga dianggap bermasalah. Sehingga banyak pihak yang mengajukan keberatan,” jelasnya.

Sementara, Riswan Lubis menyamaikan pada bagian akhir para perwakilan buruh menyusun rencana kerja terhadap penolakan UU Cipta Kerja dan merencanakan aksi turun ke jalan. Rencana aksi unjuk rasa bakal dilakukan secara serentak pada, 07 Oktober 2022.

“Selain aksi dimasing-masing wilayah, FPE KSBSI juga merencanakan akan mengundang perwakilan FPE KSBSI diberbagai daerah untuk aksi unjuk demo nasional. Keterlibatan perwakilan FPE KSBSI akan diselaraskan dengan training nasional yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2022,” tutupnya. (RL/A1)