Pertemuan konsultasi ini adalah sebuah inisiatif bersama untuk meningkatkan pelindungan hak-hak pekerja bagi warga Indonesia yang mencari pekerjaan di sektor kelapa sawit di Malaysia.
Baca juga: Elly Rosita Silaban 'Menantang' JAPBUSI dan GAPKI Tingkatkan Kesejahteraan Buruh Sawit ,
KSBSI.ORG, JAKARTA – Sulistri, Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Makanan Minuman Pariwisata Restoran Hotel dan Tembakau (DPP FSB KAMIPARHO) menghadiri undangan pertemuan konsultasi Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO) dan Organisasi Internasional untuk Migrasi International Organization for Migration/IOM) terkait pengembangan materi pra-pemberangkatan.
“Pertemuan konsultasi ini adalah sebuah inisiatif bersama untuk meningkatkan pelindungan hak-hak pekerja bagi warga Indonesia yang mencari pekerjaan di sektor kelapa sawit di Malaysia.” kata Suistri saat dihubungi melalui panggilan telepon, Sabtu (12/08/2023).
Lebih lanjut, Sulistri menjelaskan bahwa Lokakarya tersebut banyak melibatkan para stakeholder di sektor sawit, dan merupakan terobosan baru dalam memberikan perlindungan migran Indonesia.
“Intinya, workshop OPP disektor kelapa sawit ini banyak melibatkan stakeholder sawit termasuk JAPBUSI dan GAPKI. Hal ini merupakan terobosan baru dalam upaya memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI), terutama yang bekerja di perkebunan kelapa sawit di Malaysia.” Jelas Sulistri.
Sulistri berharap dengan adanya proyek ILO ini dapat memberikan perubahan yang nyata bagi para pekerja migran Indonesia, menginggat mayoritas dari para PMI ini adalah lulusan SD dan SMP. Dengan demikian, Ia menekankan bahwa serikat buruh mendorong revisi OPP Migran ini karena pentingnya pengetahuan tentang K3 dan ketersediaan APD bagi PMI Indonesia, sehingga dapat meminimalisir resiko kecelakaan kerja, dengan begitu produktifitas kerja akan meningkat.
Seperti diketahui, upaya perlindungan bagi pekerja migran tersebut dilakukan melalui Proyek ILO untuk memajukan hak-hak pekerja di sektor kelapa sawit Indonesia (advancing worker’s right in Indonesia’s Palm Oil sector). Dan pertemuan konsultasi ILO dan IOM terkait pengembangan materi pra-
pemberangkatan tersebut dilaksnakan pada Kamis, 10 Agustus 2023, di Jakarta.
Pada area yang serupa, proyek People Positive Palm dari IOM berfokus pada mendukung perusahaan dan pemasok kelapa sawit untuk meningkatkan sistem Kewajiban Kepatuhan
terhadap Hak Asasi Manusia (Human Rights Due Diligence/HRDD), berinteraksi dengan agensi rekrutmen tenaga kerja, dan mempromosikan praktik perekrutan yang adil bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia.
Inisiatif bersama ini bertujuan untuk mengembangkan serangkaian materi pelatihan orientasi pra pemberangkatan (OPP) yang dilengkapi dengan materi KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) untuk Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), pengawas ketenagakerjaan, organisasi serikat pekerja terkait, LSM, dan lembaga mitra lainnya di provinsi-provinsi tertentu, tentang berbagai standar internasional serta kebijakan, hukum, dan peraturan Malaysia dan Indonesia yang perlu diketahui oleh pekerja migran Indonesia sebelum berangkat mencari pekerjaan di sektor kelapa sawit di Malaysia.
Materi-materi ini juga akan mencakup studi kasus, contoh alat, dan praktik terbaik. Materi-materi tersebut akan mencakup seluruh tahapan yang dibutuhkan selama proses pra-keberangkatan, termasuk mencari dan melamar pekerjaan, mendapatkan informasi khusus terkait pekerjaan di sektor perkebunan, memahami hak-hak di tempat kerja, termasuk sebelum dan setelah bekerja, serta persiapan yang diperlukan. Materi-materi pra-pemberangkatan ini akan diselaraskan dengan materimateri yang sudah ada dan diimplementasikan.
Kedua organisasi akan melakukan pertemuan lokakarya konsultasi nasional pengembangan materi orientasi pra-pemberangkatan dan material edukasi terkait (KIE) untuk pekerja migran pada sektor kelapa sawit sebagaimana dijelaskan dalam kerangka acuan kegiatan berikut.
Harapannya, hasil utama dari pertemuan konsultasi ini adalah serangkaian rekomendasi terkait isi, strategi penyampaian, dan implementasi lanjutan dari materi OPP dan materi KIE untuk instruktur BP2MI, serikat pekerja, lembaga pelatihan pemerintah terkait, serta agensi perekrutan dan pengusaha. (RED/Handi)
