KSBSI.ORG. Markus Sidauruk Program Deputi Bidang Pendidikan Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DEN KSBSI) menyambut baik kebijakan pemerintah yang menargetkan pada 2021 menargetkan program pemulihan ekonomi. Pasalnya, tahun lalu, perkonomian Indonesia ikut terpuruk, karena pandemi Covid-19.
Baca juga: Kesehatan dan Keselamatan Kerja Adalah Hak fundamental, Belum Ada Titik Temu, FSB NIKEUBA Bakal Gugat PHI PT Kejar ,
Karena itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menggenjot
agar invetor asing masuk ke negara ini untuk membuka lapangan kerja
seluas-luasnya. Termasuk,segera melakukan program vaksinasi Covid-19 ke seluruh masyarakat, dalam rangka
mendukung percepatan program pemulihan ekonomi.
Dalam agenda pemulihan ekonomi dan lapangan kerja, Markus
mengingatkan pemerintah supaya pemerintah tetap memperhatikan upah dan
kesejahteraan buruh. “Jadi, tak ada guna kalau nantinya lapangan kerja terbuka
lebar, jika upah buruh rendah. Dan status pekerjaannya hanya buruh kontrak,”
ujarnya, saat diwawancarai di Cipinang Muara, Jakarta Timur Jumat (15/1/21).
Kata Markus, semakin terbukanya prakti kerja kontrak (outsourcing) dalam Undang-Undang Cipta
Kerja, dia menilai akan menimbulkan polemik kedepannya bagi perekonomian buruh.
Misalnya, kalau seorang buruh tidak masuk terdaftar dalam program jaminan
sosial, maka bisa berdampak perekonomiannya dari keluarga sampai tingkat
nasional.
Karena itu, kalau pemerintah serius menargetkan tahun ini
adalah pemulihan ekonomi, maka hak dan kesejahteraan buruh juga harus
diperhatikan. Sebab upah layak adalah hukum ekonomi yang harus dipenuhi oleh
semua buruh yang bekerja.
“Atau tepatnya pemerintah sebaiknya tahun ini membuat skema
upah layak dalam menjalankan program pemulihan ekonomi. Baik dari tingkat
nasional, provinsi dan kabupaten/kota,” ungkapnya.
Lanjutnya, ia menerangkan disahkannya UU Cipta Kerja, juga
lahir penetapan upah murah terhadap buruh informal yang bergerak di sektor
usaha kecil (mikro). Karena peluang investor luar memang melirik jenis usaha
mikro, namun upah yang diberikan sebatas upah harian.
Intinya, Markus menegaskan kalau Jokowi menargetkan pemulihan
ekonomi, semua kabinet menterinya harus serius. Jangan setengah hati untuk
meningkatkan target pertumbuhan ekonomi. Kemudian, lebih fokus menciptakan
berbagai macam program vokasi (pelatihan) ditengah masyarakat.
“Pemerintah harus lebih banyak lagi menciptakan Badan Latihan
Kerja (BLK) sampai tingkat kabupaten/kota. Fasilitas dan perlengkapan alat vokasi
sebaiknya diperbaharui berbasiskan teknologi industri 4.0. Program pelatihan
yang diberikan harus serius dan berjenjang, supaya peserta pelatihan yang lulus
nanti memiliki mental yang bagus dan siap saing di dunia kerja,” jelasnya.
Terakhir, Markus menegaskan agenda pemulihan ekonomi tahun
ini tidak mungkin berjalan baik, kalau mengabaikan kesejahteraan buruh. Karena,
buruh itu salah satu garda terdepan pembangunan ekonomi. Jadi, pemerintah harus
bisa menciptakan hubungan industrial yang baik, antara pengusaha dan perwakilan
serikat buruh/pekerja.
“Kalau pemerintah hanya mementingkan pemilik modal, saya
pikir nantinya menjadi sia-sia. Karena bisa saja, nantinya di era industri 4.0
serba teknologi digitalisasi, otomatisasi dan robotisasi, pengusaha lebih
memilih robot menjadi pekerja di perusahaan. Sementara, masyarakat kita yang
sudah tidak bekerja lagi akibat pandemi Covid-19 sulit mendapat pekerjaan,”
tandasnya. (A1)