KSBSI.ORG, Jakarta - Elly Rosita Silaban Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) tak membantah jika Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang masih diterapkan di Pulau Jawa dan Bali berdampak pada buruh. Pasalnya, kebijakan ini membatasi aktivitas perusahaan. Imbasnya pengusaha mengalami kerugian dan bayangan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kembali terjadi.
Baca juga: Komitmen Sosial Dialog SP SB, APINDO dan KEMENAKER di masa Covid 19,
“Akibat pemberlakuan PPKM Darurat pengusaha banyak
mengeluh, karena bisnisnya terancam. Saya juga belum mendapat laporan resmi
Badan Pusat Statistik (BPS) berapa jumlah buruh formal dan informal yang
ter-PHK akibat terjadinya lagi ledakan Covid-19 varian Delta yang terjadi tahun
ini,” ucapnya, saat diwawancarai, di Cipinang Muara Jakarta Timur, beberapa
waktu lalu.
Elly memahami pemerintah sedang kesulitan menghadapi
pandemi global ini. Ia menyarankan agar pemerintah lebih intens berdialog dengan
perwakilan pengusaha dan serikat buruh/pekerja. Salah satu masalah yang harus diatasi
adalah menghentikan ledakan pengangguran. Serta mencari solusi, menciptakan
lapangan kerja bagi buruh sudah ter-PHK.
“Kalau perusahaan sedang krisis keuangan, sebaiknya
tidak langsung melakukan PHK. Ada baiknya membuat aturan pengurangan upah saja
dimasa pandemi. Bagin saya kebijakan ini solusi jalan tengah, sampai menunggu
ekonomi negara pulih. Buat apa melakukan PHK tapi kemiskinan dan kriminalitas justru
meningkat,” lugasnya.
Lanjutnya, dia berharap jika pemerintah melihat korban
Covid-19 sudah menurun, aturan PPKM Darurat tidak usah terlalu diperketat lagi.
Supaya pelaku usaha di sektor formal seperti Mal, toko, bisa beraktivitas dan
roda perekonomian berputar.
“Saya pikir situasi saat ini pemerintah sudah bisa
memberikan toloeransi untuk memberikan pelaku usaha membuka usahanya supaya
lebih leluasa. Tapi tetap dengan syarat protokol kesehatan (Prokes) yang ketat.
Karena pengusaha dan buruh memang butuh makan,” terangnya.
Ia juga meminta pemerintah lebih bergerak cepat
melakukan vaksinasi Covid-19 didaerah industri pabrik. Terlebih lagi, sampai
hari ini banyak buruh yang bekerja belum menjadi peserta vaksinasi. Dan wilayah industri ini berpotensi menjadi
kluster baru penyebaran virus Corona.
Pada akhir 2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi)
menyampaikan tahun ini menjadi agenda ‘Pemulihan Ekonomi’. Pemerintah sudah
siap menggelontorkan anggaran besar,
untuk memutar kembali roda bisnis supaya lapangan kerja terbuka. Tapi apa daya,
tak ada menyangka, pada Juli lalu, Indonesia kembali mengalami ledakan
Covid-19. Jutaan orang menjadi korban terpapar virus Corona.
Menurutnya, situasi tidak memihak ini semua pihak
tidak usah lagi saling menyalahkan. Kalau pun pemerintah tak membuat kebijakan
PPKM Darurat, pasti lebih banyak korban meninggal. Artinya, kebijakan itu
memang keputusan dilematis yang wajib dijalankan demi menyelamatkan masyarakat.
“Suka tidak suka dampak PPKM Darurat pasti ada.
Diantaranya perekonomian Indonesia kembali terpuruk dan target pemulihan ekonomi
semakin jauh dari harapan. Tapi saya yakin, dibalik duka ini, harapan Indonesia
itu bangkit kembali pasti ada,” pungkasnya.
Untuk mengatasi ledakan pandemi Covid-19 yang kembali
terjadi tahun ini adalah membangun komunikasi. Sebab, selain kesehatan, dampak
paling terpuruk dalam situasi ini adalah ekonomi dan dunia kerja. Jadi memang
diperlukan kesepakatan bersama antara pemerintah, pengusaha dan serikat
buruh/pekerja untuk melindungi buruh.
“Seperti mengupayakan tidak melakukan PHK serta tetap
memberikan perlindungan jaminan sosial (BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan)
kepada buruh,” ujarnya.
Hadiah Besar
Elly juga menegaskan dimasa pandemi serikat buruh
tidak usah terlalu banyak menunggu dan menyalahkan pemerintah. Namun tugas
pemimpin serikat buruh ditingat nasional harus memberikan ide dan mengambil
peran membantu pemerintah supaya krisis segera berakhir.
“Kalau masih ada pemimpin serikat buruh suka mencari
kesalahan dan kelemahan pemerintah dimasa pandemi, saya pikir mereka perlu
dipertanyakan kepemimpinannya. Situasi sulit ini kita harus membuang sikap ego.
Sebab ancaman Covid-19 itu nyawa manusia dan kemiskinan,” tegasnya.
Terakhir, dia menyampaikan dampak pandemi Covid-19,
hampir semua jumlah anggota serikat buruh/pekerja di Indonesia berkurang,
akibat banyak ter-PHK. Namun Elly menegaskan dia bersama KSBSI tidak pernah
takut, kalau posisi tawar gerakan buruh tidak akan berkurang dimata pemerintah
dan pengusaha.
Dirinya menyakini pemimpin yang terpilih dimasa
pandemi dan selama dia memihak pada keadilan adalah orang terpilih dan tangguh
yang terseleksi alam. Sebab, sejak Indonesia merdeka, belum pernah terjadi
bencana penyakit dari alam yang mengerikan seperti Covid-19.
“Ketika saya dipercaya jadi pemimpin buruh ditengah
Covid-19 itu merupakan hadiah istimewa dari Tuhan. Jadi bukan beban. Karena disaat
negara lagi terpuruk, pemerintah akhirnya banyak meminta ide dan masukan dari
KSBSI. Serta dilibatkan mengatasi krisis pandemi,” tutupnya. (A1)