Presiden KSBSI: Kita Harus Bersyukur, Kondisi Demokrasi Indonesia Tidak Seperti di Negara Otoriter

Presiden KSBSI: Kita Harus Bersyukur, Kondisi Demokrasi Indonesia Tidak Seperti di Negara Otoriter

.

KSBSI.org, JAKARTA- Elly Rosita Silaban Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menilai proses demokrasi di negara ini masih berjalan baik. Hal tersebut terlihat, masyarakat, termasuk serikat buruh/serikat pekerja masih bisa melakukan aksi unjuk rasa dan memberikan pernyataan sikap ke publik tanpa ada intmidasi.

Baca juga:  ITUC Serukan Penggalangan Dana Untuk Gerakan Demokrasi di Myanmar , Seorang Buruh Perempuan Hamil di PHK Sepihak Oleh PT BIG Dengan Alasan Kontrak Habis , Ini Catatan IFJ Tentang Pekerja Media Yang Tewas di Seluruh Dunia Selama Tahun 2021 ,

Elly juga mengingatkan kepada pengurus dan anggotanya, saat menyampaikan aspirasi dan sikap protes kepada pemerintah di media sosial tidak menyebarkan isu fitnah (hoax). Karena nantinya akan berurusan dengan pihak hukum. “Tapi sampaikanlah sikap dengan cara kritis dan penuh etika,” ucapnya, saat diwawancarai di Kantor Kedubes Kamboja, Pejaten Barat, Jakarta Selata, Selasa (8/2/2022).

Dia menceritakan, bahwa gerakan serikat buruh/serikat pekerja di Indonesia pun sekarang ini terlihat dinamis. Bahkan, saat aksi unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, mendapat simpati yang luas dari masyarakat. Dan dia merasa beruntung, karena pemerintah Indonesia tidak melakukan tindakan represif berlebihan kepada aktvis buruh saat melakukan demonstrasi.

“Coba kalau kita lihat sekarang ini yang dialami aktivis pro demokrasi dan serikat buruh seperti di Negara Kamboja, Myanmar dan Philipina. Kondisi mereka sangat mencekam, banyak yang ditangkap, ditembak dan dipenjarakan. Demokrasi mereka sudah dibungkam,” ungkapnya.

Oleh sebab itulah, dia berharap kepada negara-negara yang menerapkan sisten otoriter, sebaiknya mulai membuka dirinya untuk menerima budaya demokrasi. Sebab, dia yakin dengan jalan demokrasi sebuah negara akan bisa menerima perbedaan tanpa ada kekerasan.

Terkait krisis politik yang terjadi di Myanmar, KSBSI mendukung gerakan masyarakat sipil yang menolak rezim junta militer. Pasalnya, pasca satu tahun kudeta militer di negara tersebut, banyak aktivis serikat buruh di negara yang ditangkap, dibunuh dan sebagian bersembunyi. “Sebab mereka melakukan aksi demo, menolak rezim junta militer yang merebut kekuasaan pemerintahan sipil dengan cara inkonstitusional,” jelasnya.

Karena itu, KSBSI yang berafiliasi dengan International Trade Union Confederariton (ITUC) akan tetap melakukan kampanye menolak kekerasan, pembungkaman demokrasi dan mendukung kebebasan berserikat. Baik didalam negeri maupun di negara lain.

“KSBSI sendiri lahir dan berjuangan disaat masa sulit pemerintahan otoriter pemerintahan orde baru (Orba). Jadi kami punya beban moral untuk memperjuangkan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM),” tutupnya. (A1)

   

  

Komentar