KSBSI.org, JAKARTA-Hari ini Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan Dialog Publik untuk melakukan seleksi calon anggota Komnas HAM Republik Indonesia periode 2022-2027. Acara ini diadakan di Gedung Perpustakaan Nasional Jakarta Pusat, Kamis (9/6/2022). Edward Parsaulian Marpaung mantan Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) pun ikut dalam uji seleksi tersebut.
Baca juga: Disela Sidang ILC ke-110, Presiden KSBSI Bertemu Dan Berdialog dengan Sekjen ITUC,
Edward Parsaulian Marpaung mengatakan uji publik calon
Komisioner HAM hari ini sangat bagus sekali. Karena banyak pertanyaan dan
membahas masalah HAM, terutama tentang masalah kasus intolerasi agama, konflik
agararia atau tanah adat, masalah perburuhan dan upaya penyelesaian kasus
pelanggaran HAM dimasa lalu.
Dalam dialog tersebut, Edward menyampaikan jika
dirinya dipercaya salah satu Komisioner HAM, dia berkomitmen untuk lebih
membenahi birokrasi lembaga ini lebih transparan. Serta mendorong penanganan
berbagai kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan dari masyarakat diselesaikan secara
profesional.
“Kinerja dan prestasi dari komisioner dan staf di
Komnas HAM juga harus lebih ditingkatkan. Serta harus siap dikritik maupun
dievaluasi oleh masyarakat,” ucap Edward saat diwawancarai usai acara dialog.
Kemudian, Standard Operating Procedure (SOP) selama bekerja juga diperkuat oleh semua staf yang
bekerja. Mereka juga harus rutin diberikan berbagai macam pelatihan untuk
meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM). Termasuk, dalam membangun relasi
lembaga, Komnas HAM harus saling berkoordinasi dengan yudikatif dan tetap
mengedepankan independensinya.
“Kedepannya Komnas HAM harus lebih mendorong agar
negara hadir untuk menyelesaikan berbagai macam kasus pelanggaran HAM ditengah
masyarakat,” terangnya.
Selain itu, Edward mengatakan Komnas HAM jangan lagi hanya
menyoroti berbagai kasus pelanggaran yang dilakukan oknum aparat negara. Namun
harus sudah mulai masuk ke wilayah perusahaan nakal yang selama ini sering
bekerja sama dengan oknum pejabat negara melakukan pelanggaran HAM.
“Oknum pelaku bisnis banyak sekali bekerja sama dengan
oknum aparat TNI/Polri seperti dalam kasus pelanggaran konflik agraria. Negara
tidak boleh diam tapi harus bertindak tegas melawan ketidakadilan ini,” jelasnya.
Kemudian, dia mengusulkan kepada pemerintah agar
anggaran operasional lembaga Komnas HAM kedepannya dinaikan. Dia optimis,
anggaran bisa dinaikan pemerintah, selama proposal yang diajukan kreatif dan
realisti menjelaskannya.
“Saya pikir anggaran operasional Komnas HAM sangat
kecil, masih kalah jauh dari lembaga negara lainnya. Padahal, tugas-tugas
lembaga ini sangat banyak. Terutama untuk melakukan advokasi dan edukasi HAM
kepada masyarakat,” jelasnya.
Menurut Edward, dengan adanya anggaran yang baik, maka
Komnas HAM bisa meningkatkan SDM untuk semua staf yang bekerja. Mampu
meningkatkan berbagai riset atau penelitian tentah HAM. “ Komnas HAM juga harus
mampu meningkatkan jaringannya, menguakan kemampuan lobi dan negoisasi dalam
menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, tapi harus tetap independen,” tandasnya.
Acara dialog publik tersebut dihadiri dari berbagai
lemabaga dan organisasi sosial. Selain Edward, calon Komisioner Komnas HAM yang
mengikuti dialog adalah Aries Septiono, Anne Friday Syafaria, Jayadi Damanik,
Pramono Ubaid Tanthowi, Saulin P Siagian. (A1)