ksbsi.org-Jakarta--Komite Bersama Penguatan Regulasi dan Pelaporan Perusahaan Tentang K3 (Tim Strategi 1) hari ini mengelar Workshop dengan Tema "Optimalisasi Pengukuran Kondisi K3 Melalui Pengisian Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP)". Agenda tersebut di lakukan di ruang metting Teraskita Hotel, Jakarta pada, Senin, (25/07/2022).
Baca juga: Komite Bersama SP/SB Kembali Gelar Workshop Penguatan K3,
Dalam sambutannya, Sulistri Koordiantor Tim Strategi 1 perwakilan dari KSBSI menjelaskan bahwa, Tim strategi 1, di dalam workshop sebelum-sebelumnya, sudah pernah membahas, antara lain tentang bagaiamana meningkatkan anggaran pembiayaan DK3N dan DK3P. Dan pada workshop kali ini, fokus diskusi kita yakni tentang bagaimana mengoptimalisasikan kondisi K3 melalui WLKP.
"Bagaimana WLKP ini bisa masuk ke dalam salah satu rekomendasi dari kertas posisi tentang penguatan K3, lalu seberapa pentingkah WLKP ini." katanya
Lebih lanjut, Sulistri menjelaskan nanti akan di ulas oleh Mas Hermansyah, beliau salah satu tim strategi 1 yang akan menjelaskan, bagaimana WLKP ini muncul sebagai isu yang kita anggkat. Lalu ada peran pemerintah sebagai regulator seperti apa?, pemerintah dalam hal ini Kemnaker sebagai pengelola sistem WLKP ini dianggap perlu ketegasan, misalanya ada reward dan punishmennya, sanksinya kira kira dipertegas lagi, apa tidak, bagi mereka yang tidak patuh WLKP.
Lalu kita akan meminta penjelasan pihak Apindo sebagai perwakilan pengusaha, Apindo akan melihat tantangan dalam pengisian WLKP ini seperti apa?. Dilihat dari target yang telah ditentukan akan tetapi belum tercapai targetnya, itu kenapa?, tantangannya apa?. Dan Panelis yang terakhir nanti ada DR Suci dari BPJS Ketenagakerjaan, nanti bisa dilihat data datanya, bisa di macth kan atau tidak datanya.
"Itu kira-kira diskusi yang akan kita lakukan dan setelah panel diskusi nanti, kita akan menggelar diskusi kelompok, tiap kelompok dari Konfederasi masing-masing. Tujuannya, untuk mendorong supaya WLKP ini banyak yang mengisi, supaya anggota kita yang berada di perusahaan bisa mengingatkan pihak perusahaan untuk mengisi WLKP, dan juga terkait BPJS Ketenagakerjaannya juga ya." bebernya.
Selain itu, Sulistri juga berpesan, semoga K3 di Indonesia menjadi isu prioritas dan bukan lagi menjadi isu pinggiran, karena kalau bukan kita, siapa lagi.
Dalam kesempatan yang sama, Abdul Hakim dari ILO menekankan pentingnya untuk meratifikasi Konvensi ILO 155, karena KILO 155 berpotensi untuk dapat diratifikasi dan berpotensi untuk dapat meningkatkan produkstifitas, etos kerja, baik perusahaan ataupun para pekerja yang didalamnya.
"Konvensi ini mengajak K3, bukan lagi sebagai alat peningkatan produktiftas belaka, akan tetapi alat untuk memuliakan hak-hak asasi manusia termasuk hak pekerja di dalamnya." ungkapnya
Terakhir Abdul hakim mengucapkan terima kasih kepada tim strategi 1, yang sudah memulai mengkampanyekan K3 ini, mudah-mudahan semuanya akan mejandi warisan yang baik buat anak cucu kita. semuanya tentang K3 dan membawa Konvensi ILO 155 di Indonesia. (RED/HTS/MBJ)
