KSBSI.ORG, Jakarta - Pemerintah, melalui Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin baru-baru ini mengeluarkan kebijakan vaksinasi berbayar dalam mengatasi pandemi Covid-19. Tepatnya, program ini disebut vaksinasi Gotong Royong Individu. Dimana, salah satu tujuannya sebagai opsi untuk masyarakat untuk memilih vaksin tersebut atau tidak.
Baca juga: Sukses Program Bedah Rumah, Relawan GARTEKS Peduli Serahkan Kunci Pada Pasangan Keluarga Romi-Sar,
Dalam
keterangannya, Menkes menjelaskan bahwa
pemerintah memang membuka opsi luas kepada masyarakat yang ingin mengambil
vaksin gotong royong. Baik melalui perusahaan maupun melalui individu,” ucapnya
dalam konferensi pers virtual, Senin (12/7).
Lanjutnya,
Menkes menjelaskan bahwa vaksinasi Gotong Royong diperluas sebenarnya untuk
individu. Pasalnya, masih banyak
pengusaha yang belum bisa mendapatkan akses program vaksin gotong royong
melalui Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).
Kemudian
untuk beberapa Warga Negara Asing (WNA) yang sedang menetap di Indonesia bisa
mendapatkan akses ke vaksin gotong royong individu, namun akan dimulai di saat
vaksin pemerintah sudah mulai masif. Intinya, stok vaksin bulan Juli akan ada
30 juta dosis, bulan depan akan dapat 40 juta dosis, dan seterusnya 50 juta
dosis, sehingga benar-benar akses masyarakat yang lain akan besar.
“Bagi
masyarakat yang ingin mengambil opsi yang lain juga tersedia, sehingga opsinya
semuanya tersedia,” ungkapnya.
Erick
Thohir Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengatakan kebijakan vaksinasi
Gotong Royong, baik dilakukan badan usaha maupun individu (mandiri) sudah
sesuai dengan kebijakan vaksinas yang diputuskan pemerintah.
Vaksin
ini juga tidak menggunakan vaksin yang berasal dari yang sudah dialokasikan
dari program vaksinasi pemerintah. Termasuk vaksin yang berasal dari sumbangan
maupun hibah dari kerja sama bilateral dan multilateral.
"Semua
vaksin yang digunakan dalam program Vaksinasi Gotong Royong, baik untuk badan
usaha/lembaga yang saat ini sudah berjalan maupun untuk individu. Jadi tidak
menggunakan vaksin yang sudah dialokasikan untuk program vaksinasi pemerintah.
Dan Vaksinasi Gotong Royong tidak menggunakan dana dari sumber APBN," ucap
Erick dalam siaran persnya, Selasa kemarin (13/7/21).
Parulian
Sianturi Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum Konfederasi Serikat Buruh Seluruh
Indonesia (LBH KSBSI) menilai, kebijakan pemerintah memberlakukan vaksin
berbayar dinilainya tidak tepat. Pasalnya, jumlah korban terpapar virus Corona
saat ini masih tinggi. Sementara masyarakat sedang panik dan berbondong-bondong
ke posko untuk program vaksin Covid-19.
“Sebaiknya
pemerintah harus fokus saja dahulu menuntaskan program vaksin gratis ke seluruh
masyarakat. Sebab situasi pandemi ini, keselamatan masyarakat sangat penting
sekali dengan kesehatannya,” ucap Parulian, saat diwawancarai, Jakarta, Rabu
(13/7/21).
Dia
juga belum tahu dan mempertanyakan, vaksin berbayar tersebut sasarannya nanti
untuk siapa? kalau seandainya tergetnya dijual untuk buruh dan masyarakat
miskin, tentu menjadi dilema. Pasalnya, dimasa pandemi ini, pendapatan buruh
sendiri banyak mengalami penurunan. Karena perekonomian negara sedang
lesu.
“Jadi
menurut saya, kebijakan vaksinasi berbayar yang baru dikeluarkan pemerintah memang
tidak tepat untuk sekarang ini,” ungkapnya.
Parulian
menilai, mendekati 2 tahun pandemi, pemerintah melalui tenaga kesehatan (Nakes)
telah berupaya keras melaksanakan program vaksinasi Covid-19. Selain itu
TNI/Polri, lembaga kementerian serta perusahaan ikut banyak yang mendukung
membuka posko vaksin Covid-19.
Walau
disatu sisi memang masih banyak
kendalanya ditengah masyarakat. Contohnya, sampai hari ini, masih banyak buruh
yang bekerja diperusahaan maupun diluar
itu belum menjadi peserta program vaksin. “Padahal mereka ini paling rentan
terkena virus Corona saat bekerja,” ungkapnya.
Sarannya,
ada baiknya pemerintah melakukan pendataan administrasi jumlah pekerja ke
setiap perusahaan untuk melakukan program vaksinasi. Sebab, kalau nantinya
sebagian besar buruh terpapar virus Corona, maka dampaknya akan sangat
mengganggu roda perekonomian negara.
“Termasuk
pemerintah lebih gencar lagi mengkampanyekan program vaksin untuk kekebalan
tubuh melawan Covid-19. Sebab, ditengah masyarakat masih ada yang tidak percaya
dengan virus ini, lalu menganggapnya hanya fitnah (hoax) dan program vaksin tak
ada manfaatnya,” terangnya.
Termasuk
untuk mensukseskan program ini, pemerintah harus melibatkan semua unsur. Dari
tingkat pusat, Pemerintah Daerah sampai (Pemda) sampai pengurus RT/RW, membuka
posko Vaksin Covid-19 dengan cara jemput bola ke masyarakat. [A1]