ksbsi.org-Bali-Mewakili Pekerja Buruh Indonesia dalam gelaran forum G20, KSBSI yang kebetulan ditunjuk sebagai Chair Labour20 (L20) hari ini melakukan Joint Statement dengan Bisnis20 (B20) dihadapan Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) dan Menteri Tenaga Kerja Negara-Negara anggota G20.
Baca juga: Didukung Pemprov, Korwil KSBSI Jawa Barat Gelar L20 Road to Bali, Wamenaker: Pemerintah Berikan Apresiasi Atas Peran Kamiparho Ciptakan Hubungan industrial yang kondusif ,
Dalam Kesempatan tersebut Kemnaker menyambut baik Joint Statement antara Labour 20 (L20) dan Business 20 (B20), yang berlangsung di rangkaian G20 Labour and Employment Ministers Meeting (G20 LEMM).
B20 bersama L20 telah mengidentifikasi sejumlah isu yang mengemuka dan perlu diatasi bersama melalui 3 agenda utama yaitu pekerjaan yang produktif, modern, dan layak. Mendukung perusahaan berkelanjutan untuk menciptakan kondisi upah yang layak. Serta menciptakan kebijakan perusahaan yang non diskriminatif dan mendukung kesetaraan gender dalam perusahaan baik di Indonesia maupun Global.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, pun mengapresiasi joint statement antara B20 dan L20 yang sejalan dengan isu-isu Employment Working Group yang telah dibahas oleh tim kita sejak awal Maret lalu.
"Saya yakin ini akan memberikan dampak yang baik di tingkat nasional dan global untuk menghadapi tantangan tenaga kerja di tengah situasi yang tidak pasti," kata Menaker Ida, dalam sambutannya di acara G20 Labour and Employment Ministers Networking, Rabu (14/9/2022).
Dalam kesempatan yang sama, Chair of B20 Indonesia, Shinta Kamdani, mengatakan, dalam rangka mendukung G20, B20 berkomitmen untuk berkontribusi memperbaiki kondisi ketenagakerjaan global melalui konsensus bersama dalam rangka menciptakan pertumbuhan yang inclusive, innovative, dan collaborative.
"B20 dan L20 telah berkolaborasi erat untuk mengatasi tantangan global dan geopolitical melalui penyusunan rekomendasi tripartit dalam rangka mendorong reformasi kondisi ketenagakerjaan yang lebih baik, khususnya untuk mengatasi kesenjangan peluang dan kondisi tenaga kerja antara negara maju dan berkembang," kata Shinta.
Ketua Umum KADIN, Arsjad Rasjid juga mengatakan, salah satu kunci menghadapi era digitalisasi adalah inklusivitas gender, mengingat perbaikan kesetaraan gender berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi global sebesar USD 14 triliun pada tahun 2030.
"Untuk itu, B20 melalui Women in Business Action Council menaruh perhatian besar pada isu kesetaraan gender, melalui legacy One Global Women Empowerment yang mendukung perempuan di sektor bisnis melalui pemberdayaan, peningkatan kapasitas digital dan kebijakan yang berpihak pada lingkungan kerja yang aman dan setara," ujarnya.
B20 melalui The Future of Work and Education Task Force juga telah menghasilkan policy recommendation untuk memastikan akselerasi dalam menciptakan peluang kerja dan transisi pekerjaan, meningkatkan ketrampilan serta akses pendidikan.
"B20 Wiki, menjadi platform untuk meningkatkan kapasitas UMKM melalui cross-country collaborations dan digital transformation," jelas Arsjad.
Dalam kesempatan tersebut, Chair of L20 Indonesia, Elly Rosita Silaban mengatakan, sat ini dunia kerja membutuhkan investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru dan bergerak lebih cepat dengan transisi yang adil menuju ekonomi nol karbon.
"Kami meminta kepada para Menteri Tenaga Kerja G20, untuk mengambil komitmen yang lebih berani, menjaga saluran komunikasi tetap terbuka, dan mulai melacak implementasi janji masa lalu tentang upah, ketimpangan pendapatan, dan hak."
"Perlunya Kontrak Sosial Baru, tang dapat mewujudkan Transisi yang Adil dengan investasi dalam industri dan pekerjaan, hak dan perlindungan sosial, inklusi dan kesetaraan." ungkap Elly
Lebih lanjut, Elly juga mengatakan perlindungan bagi pekerja Paltform, ekonomi platform mengekstraksi nilai yang semakin besar dari pekerja yang salah diklasifikasikan, mereka tidak dilindungi jaminan sosialnya. dan tidak dianggap karyawan melainkan hanya mitra." lanjutnya.
Tahun lalu di Catania dan pada kesempatan lain, para Menteri Tenaga Kerja G20 berjanji untuk memperlakukan pekerja platform di bawah perlindungan hukum perburuhan.
"Dan sekarang kami mendesak untuk memajukan tujuan ini. Kami ingin pemerintah mendorong ekonomi global menuju dekarbonisasi, berdasarkan Kontrak Sosial Baru." pungkas Elly
Hasil dari LEMM Bali
Sementara itu, pertemuan Menaker negara-negara anggota G20 berakhir pada 16.45 waktu setempat, para Menteri gagal mencapai konsensus, sehingga untuk pertama kalianya tidak dihasilkan Deklarasi Menteri LEMM.
Hal ini bukan kesalahan Indonesia, akan tetapi akibat situasi geopolitikal perang antara Rusia-Ukraina.
Bahkan, diketahui Menaker Ida Fauziyah sangat kecewa terkait hal ini, dan memutuskan merilis "Chair Summary" yang terdiri dari 2 bagian; Merefleksikan diskusi terhadap geopolitik yang sedang berlangsung dan Aksi/komitmen yang sudah disepakati bersama. Hal ini dilakukan untuk menghargai proses panjang selama 2022, kerja keras dan tujuan mulia serta mendukung para buruh/pekerja di 20 negara anggota G20. yang tentunya akan menjadi dokumen resmi yang dihasilkan dalam proses Presidensi 2022. (RED/HTS/MBJ)
