Pada kesempatan tersebut, Presiden KSBSI, Elly Risita Silaban berkesempatan menjadi narasumber pada sesi diskusi panel pertama, Presiden KSBSI bicara tentang “Kebijakan Industri Hijau dan Transisi yang Adil”.

Perempuan dan pekerja muda secara tidak proporsional terkena dampak perubahan iklim karena berbagai faktor, termasuk kerentanan ekonomi dan peran sosial mereka yang secara tradisional terpinggirkan. Sering kali terlibat dalam pekerjaan bergaji rendah, tidak menentu, dan informal, mereka menghadapi risiko tinggi kehilangan pekerjaan dan penurunan pendapatan setelah dampak iklim yang merugikan dan sebagai akibat dari kebijakan iklim yang tidak adil.

Transisi energi di kawasan Asia-Pasifik merupakan isu yang kompleks. Namun isu tersebut sangat penting bagi negara-negara untuk saling menyusun strategi yang mencerminkan keadaan unik mereka.

Sebagai salah satu anggota, Elly Rosita Silaban berkesempatan melakukan pertemuan Dewan Buruh Energi Bersih International Energy Agency (IEA) di sela Konferensi Global ke-10 IEA.

Agenda ini dalam rangka menggali potensi kerja sama yang bisa dilakukan untuk isu perubahan Iklim serta untuk menindaklanjuti kegiatan-kegiatan forum SP/SB di Indonesia.

Kedepannya pekerja platform digital akan memliki status pekerja. Atau tidak lagi dalam status mitra, karena melahirkan beberapa ketimpangan perlindungan hukum.

ELA mengundang sedikitnya 17 orang perwakilan serikat buruh dunia, salah satunya adalah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), dimana ELA merupakan salah satu mitra Iternasional KSBSI.

Banyak perusahaan platform berpendapat bahwa mereka hanya menyediakan teknologi bermanfaat yang menghubungkan kontraktor independen dengan pelanggan. Kenyataannya, mereka mengendalikan upah, jam kerja, dan kondisi kerja – tanpa dimintai pertanggungjawaban atas standar yang ada yang mengatur upah yang adil atau perlindungan sosial.

Pertemuan tersebut memberikan kesempatan bagi serikat pekerja / buruh untuk berdiskusi mengenai situasi ketenagakerjaan terkini di Indonesia.

Transisi digital dan hijau, kedua transisi ini menawarkan peluang, tetapi juga risiko. Tanpa tindakan, ketimpangan dapat melebar. Untuk itu pekerja harus menjadi pusat respons kebijakan untuk memastikan tidak ada yang tertinggal.