Serikat Buruh, Pengusaha dan Pemerintah Tak Boleh Saling Ego Mengatasi Dampak Covid-19

“Salah satunya anggota kami di Kabupaten Banjar Baru Kalimantan Selatan dibawah  perusahaan sub kontrak multi nasional Indo Cemen sedang dirumahkan dari bulai Mei kemarin. Tepatnya,  total anggota kami kurang lebih 2000 orang dari 5 perusahaan sub kontrak tersebut, ada 50 persen yang dirumahkan,” ujarnya, saat diwawancarai di Kantor KSBSI, Cipinang Muara, Jakarta Timur, Jumat (25/9).

Mirisnya, anggotanya yang dirumahkan ini juga tidak mendapatkan upah bulanan dari perusahaan yang mengerjakan mereka. Nah, sikap DPP FKUI KSBSI sampai hari ini tetap melakukan advokasi. Namun sayangnya, kata Rasmina, situasi yang terjadi hari ini, dirinya sulit menjumpai anggotanya itu, karena kendala pandemi Covid-19.

“Jadi solusi sementara ini, DPP FKUI KSBSI hanya bisa melakukan koordinasi dengan koordinator wilayah (Korwil) KSBSI Kalimantan Selatan dalam tahap advokasi,” ungkapnya.

Sejauh ini, pihaknya juga sudah melakukan upaya komunikasi dengan pihak perusahaan. Tapi perusahaan berkelit alasan pandemi Covid-19 dan sedang menutup usahanya, jadi agak susah dilakukan pertemuan. Nah, untuk di Pulau Jawa, dia menyampaikan juga ada anggotanya ikut terdampak.

“Termasuk didaerah Tangerang juga ada ada anggota kami yang dirumahkan oleh perusahaannya. Tepatnya, kami belum menghitung keseluruhan anggota yang terdampak Covid-19. Namun, menurut perkiraan,  kurang lebih 10 ribu orang anggota statusnya sedang dirumahkan,” ungkapnya.

Situasi Covid-19 ini, Rasmina juga menjelaskan dampaknya memang tidak hanya kepada masyarakat kecil. Pengusaha pun ikut berdampak. Oleh sebab itu, dia menyarankan, pemerintah, perwakilan serikat buruh/pekerja dan pengusaha sebaiknya bisa duduk bersama mencari solusinya.

“Saya berharap semua perwakilan sekarang ini jangan jalan sendiri-sendiri mencari solusinya. Tapi alangkah baiknya kita bisa berdialog dan saling terbuka,” lugasnya.

Intinya, dia menegaskan bahwa perusahaan yang merumahkan anggotaya anggotanya tanpa diberi upah bulanan merupakan pelanggaran dari undang-undang ketenagakerjaan. Nantinya, jika upaya proses mediasi dengan perusahaan tidak ada titik temu, DPP FKUI KSBSI menegaskan akan melakukan langkah hukum.

Menyikapi jutaan buruh yang tahun ini banyak kehilangan pekerjaan, akibat wabah Corona, dia mengatakan pemerintah harus bergerak cepat mengatasinya. Apalagi ancaman resesi ekonomi Indonesia sudah didepan mata. Selain itu, dampak ekonomi yang terjadi tak hanya dialami buruh di sektor formal. Buruh di sektor informal pun beban ekonominya ikut bertambah beban.

‘Seperti profesi ojek online dan pedagang yang bekerja di sektor informal, beban yang mereka hadapi saat ini sangat memprihatinkan. Ditambah dengan adanya penerapan Pembatasan Skala Besar-Besaran (PSBB) di kota-kota besar, membuat kondisi ekonominya semakin terpuruk,” imbuhnya.

Waktu ditanya apa pendapatnya, mengenai bantuan sosial pemerintah dalam bentuk sembako, dia menerangkan program itu dinilainya baik. Tapi ia menegaskan, program sembako tidak bisa menjamin solusi bagi masyarakat kecil, buruh yang sedang tidak bekerja dalam waktu jangka panjang.

“Yang paling dibutuhkan buruh yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dan sedang dirumahkan saat ini memang bisa bekerja kembali. Atau dapat modal bantuan untuk wirausaha dari pemerintah,” jelasnya.

Termasuk, program kartu Prakerja dan upah subsidi bagi buruh, dia mengkritik agar pemerintah segera mengevaluasinya. Karena segala bentuk program bantuan sosial ditengah pandemi ini, dianggapnya masih belum terlalu menyentuh pada sasaran yang diberikan.

Jadi, solusi tepat mengatasi soal ledakan pengangguran, dia mengatakan semua pihak harus melakukan agenda sosial dialog dan tidak saling mengedepankan sika ego. Dia menilai, inisiatif untuk melakukan  sosial dialog memang sudah ada dilakukan oleh serikat buruh, pengusaha dan pemerintah.

“Tapi saya berharap sosial dialog dalam agenda Tripartit harus lebih serius merumuskan solusinya. Bukan sekadar pertemuan seremonial saja,” tandasnya. (A1)