Tim 11 Kuasa Hukum KSBSI Bahas Strategi Judicial Review UU Cipta Kerja

KSBSI sendiri telah merekomendasikan 11 orang pengacara yang dipersiapkan untuk melakukan gugatan formil dan materil UU Cipta Kerja di MK. Sebagai ketua tim hukum, Harris Manalu SH, lalu Parulian Sianturi SH, Saut Pangaribuan SH., MH, Carlos Rajagukguk SH, Abdullah Sani SH, Haris Isbandi SH, Supardi SH, Sutrisna SH, Trisnur Priyanto SH, Tri Pamungkas SH., MH, Irwanto Bakara SH.

Sementara, dalam pembahasan konsolidasi itu, ada 3 poin yang dibahas. Diantaranya, 1. Tentang membicarakan penyamaan persepsi materi judicial review. 2. Pembagian tugas tim yudisial, perlengkapan sidang virtual dan administrasi. 3. Pembahasan strategi penanganan perkara dan anggaran.

Harris Manalu mengatakan, bahwa surat permohonan judicial review ke MK telah resmi didaftarkan dan tinggal menunggu jadwal persidangan. Permohonan pengujian formil Bab IV dan pengujian materil pasal 42 ayat (3) huruf c, Pasal 57, Pasal 59, Pasal 61 ayat (3), Pasal 61A ayat (1), Pasal 89, Pasal 90B, Pasal 154A, Pasal 156, Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163, Pasal 164, Pasal 165, Pasal 166, Pasal 167, Pasal 168, Pasal 169, Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172 bagian kedua serta Pasal 151, pasal 53, Pasal 57, Pasal 89A, Bagian kelima Bab IV Undang-Undang No. 11 Republik Indonesia Nomor 6573 atau UU Cipta Kerja.

“Sebagai pemohon judicial review Elly Rosita Silaban, Dedi Hardianto, Presiden dan Sekjen KSBSI,” ucapnya, Sabtu (21/11/20).

Kata Harris, materi judicial review yang sudah disiapkan akan melakukan gugatan materil, terkait dampak tekanan mental terhadap pasal UU Cipta Kerja tentang status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan kerja kontrak (outsourcing). Digugatnya pasal ini, karena berdasarkan penelitian di negara-negara Eropa, menyimpulkan bahwa banyak pola hubungan kerja yang bersifat temporer, bisa berdampak terhadap penyakit mental terhadap pekerja/buruh. Seperti stres dan depresi.

“Imbas dari penyakit mental ini pun bisa menimbulkan tindakan kriminal dan melampiaskan memakai narkoba,” ujarnya.

Karena itu, KSBSI mengingatkan dan  meminta agar MK segera menggugurkan pasal-pasal yang berpotensi merugikan buruh itu. Dalam persidangan nanti, Harris mengatakan pihaknya akan menghadirkan saksi ahli dari bidang psikologi hubungan industrial.

“Berhubung di negara kita masih minim ada saksi ahli yang memahami masalah ini, maka kami akan menghadirkan penelitinya dari Eropa, lewat bantuan jaringan serikat buruh internasional yang dimiliki KSBSI. Saat di persidangan, peneliti ini akan memaparkan hasil penelitiannya secara vitual dari perwakilan Kedubes Indonesia,” kata Harris.

Diluar penelitian, Harris mengatakan sebenarnya kasus penyakit mental dalam dunia hubungan industrial telah banyak ditemukan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena, status kerja kontrak yang tidak pasti, tidak ada jaminan sosial, upah murah yang menimbulkan stres dan depresi.

“Bahkan di negara maju seperti di Eropa kasus ini sangat banyak ditemukan apalagi di Indonesia dengan disahkannya UU Cipta Kerja, yang saya nilai semakin mendegradasi hak buruh. Saya berharap permohonan judicial review masalah pasal PKWT dan status outsourcing yang bisa berdampak penyakit mental, MK bisa membatalkannya,” tandasnya.

Sementara Sekjen KSBSI Dedi Hardianto menyampaikan mendukung penuh langkah dan strategi judicial review yang disiapkan oleh tim kuasa hukum KSBSI. Dia menilai, apa yang sedang diperjuangkan ini bukan semata untuk kepentingan KSBSI.

“Tapi yang sedang diperjuangkan adalah untuk kepentingan semua buruh di Indonesia dan menjadi catatan sejarah untuk gerakan KSBSI kedepannya,” kata Dedi.

Terkait biaya judicial review UU Cipyta Kerja di MK, Dedi mengatakan organisasinya akan mengumpulkannya secara gotong royong. Semua federasi serikat buruh yang berafiliasi dengan KSBSI, baik dari pengurus pusat, cabang, komisariat dan anggota nantinya diajak terlibat untuk penggalangan dana.

“Sejak dulu KSBSI sudah terbiasa berjuang secara mandiri dengan semangat solidaritasnya. Kalau anggaran judicial review ini dicari secara individual, kayaknya sangat sulit dikumpulkan,” ungkapnya.

Ia juga optimis, tim kuasa hukum judicial review UU Cipta Kerja yang dipersiapkan KSBSI adalah pengacara-pengacara yang telah banyak makan garam di dunia hubungan industrial. Mereka juga semuanya adalah kader terbaik KSBSI yang berlatar ilmu hukum yang sangat memahami regulasi hukum perburuhan dan ahli mengadvokasi buruh.

“Saya yakin tim kuasa hukum KSBSI saat persidangan judicial review UU Cipta Kerja nanti bisa bekerja dengan baik. Untuk melawan dan menggugurkan pasal-pasal krusial yang memang merugikan masa depan buruh,” tutupnya. (A1)